Masih Andalkan Batubara, Pakar UGM Kritisi Kebijakan Transisi Energi Jokowi Setengah Hati

- 16 Mei 2024, 21:10 WIB
Ilustrasi tambang batubara
Ilustrasi tambang batubara /Kamsari/goodnewsfromindonesia.id

SEPUTAR CIBUBUR - Menjelang berakhirnya pemerintahan pada Oktober 2024, program transisi energi Presiden Joko Widodo belum mencapai target ditetapkan.

Target bauran energi baru-terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 tidak tercapai lantaran pada 2023 lalu baru mencapai 12,8 persen.

Sayang bukannya menggeber pencapaian, Pemerintah justru menurunkan target EBT menjadi 17 persen pada 2025. Kendati diturunkan, target EBT itupun dinilai sulit tercapai mengingat masa kerja efektif pemerintah tinggal beberapa bulan.

Baca Juga: Himpun Potensi Keahlian Para Pakar, CTIS Sudah Bahas 32 Topik Teknologi dan Inovasi

Menurut pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, salah satu penyebab tidak tercapainya target EBT karena kebijakan transisi energi setengah hati. Bahkan kebijakan tersebut cenderung kontradiktif dengan percepatan program transisi energi.

“Salah satunya, Pemerintah masih menoleransi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara,” katanya di Kampus UGM, dikutip Kamis, 16 Mei 2024.

Data pada akhir 2020 menunjukan bauran energi primer untuk Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih didominasi oleh batu bara sebesar 57,22 persen, disusul gas 24,82 persen, dan BBM 5,81 persen. Sementara itu, porsi EBT baru mencapai sebesar 12,15 persen.

Untuk mempercepat program transisi energi tersebut, kata Fahmy, PT Pertamina dan PLN sesungguhnya sudah melakukan berbagai upaya pengembangan EBT. Sayang, hasilnya masih sangat minim.

Program bio-diesel dan gasifikasi batu bara Pertamina mengalami kegagalan setelah partner dari Italia dan USA hengkang dari Indonesia.

Halaman:

Editor: sugiharto basith budiman


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah