Kaltim Rilis Pergub Tata Kelola Karbon

- 28 Mei 2024, 19:15 WIB
ilustrasi lahan gambut kaltim
ilustrasi lahan gambut kaltim /Pixabay/

SEPUTAR CIBUBUR-Penjabat Gubernur Provinsi Kaltim Akmal Malik mengungkapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim tentang tata kelola nilai ekonomi karbon, baru pertama kali dibuat oleh Pemerintahan Provinsi di Indonesia.

"Kebijakan ini menjadi sebuah hal yang baru di Pemerintah Indonesia dan dapat diikuti oleh negara-negara lainnya," kata Akmal Malik pada pertemuan forum Pertukaran Pengetahuan Selatan-Selatan atau South-South Knowledge Exchange (SSKE) di Balikpapan, Senin 27 Mei 2024.

Pada SSKE yang difasilitasi World Bank itu, Akmal Malik, menegaskan menjaga hutan dan mengurangi emisi bukan semata tugas Pemerintah, tetapi juga tanggungjawab swasta, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.

Baca Juga: GAPKI Sebut Kinerja Industri Sawit Maret Membaik 

Oleh karena itu, ujar Akmal, ketika karbon punya nilai ekonomi, maka akan mendorong semua pihak terlibat aktif menjaga karbon yang bersumber dari gambut, hutan maupun mangrove.

Akmal pun berharap World Bank melihat kebijakan Kaltim ini sebagai langkah positif menyelamatkan bumi oleh negara memiliki hutan.

"Jika selama ini banyak negara menghasilkan emisi, maka mereka harus membayar kepada negara yang menghasilkan karbon sebab menjaga hutannya," jelasnya.

Ada beberapa negara yang ikut bergabung forum SSKE itu antara lain, Indonesia (tuan rumah), Brazil dan Republik Demokrasi Congo. Forum tersebut telah melakukan kegiatan sejak 23 Mei dan berakhir pada 29 Mei 2024 di Provinsi Kalimantan Timur.

Baca Juga: Partai NasDem Terima Aliran Dana Rp850 Juta Dari Kementan 

Halaman:

Editor: Ruth Tobing


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah