Data BP2MI: 94 Ribu WNI Dideportasi dari Timur Tengah dan Asia akibat TPPO

- 31 Mei 2023, 18:30 WIB
Ilustrasi human trafficking atau TPPO.
Ilustrasi human trafficking atau TPPO. /Pixabay/Sammis Reachers/

SEPUTARCIBUBUR- Presiden Joko Widodo pada Selasa 30 Mei 2023 memimpin rapat kabinet yang membahas masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimana WNI dikirim ke luar negeri lalu menjadi budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan akibat pengiriman tenaga kerja yang ilegal.

Dikutip seputarcibubur.com dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Menteri Polhukam Mahfud MD bersama dengan Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan keterangan pers setelah mengikuti rapat kabinet tersebut.

Dalam keterangan persnya Mahfud MD  menyampaikan bahwa dalam satu tahun saja jenazah yang kembali karena TPPO mencapai lebih dari 1900 orang.

Baca Juga: Belum Diputuskannya Siapa Cawapres dari Prabowo Subianto Diyakini Menunggu Golkar Ikut Bergabung Koalisi

Khusus di provinsi NTT sejak Januari sampai dengan Mei 2023 sudah mencapai 55 orang jenazah karena perdagangan manusia.

Oleh sebab itu Presiden Jokowi menyatakan melakukan restrukturisasi tim satgas TPPO.

Selain itu Presiden juga memerintahkan langkah-langkah yang diambil dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara hadir melalui Kepolisian, TNI dan aparat-aparat Pemerintah yang lain untuk bertindak cepat.

Baca Juga: Begini Bahagianya Para Penghuni Rusun Khusus Lansia di Cibubur

Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan saat dirinya memimpin KTT ASEAN pilar Polkam disitu semua negara Asean meminta Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan dalam TPPO.

Halaman:

Editor: Ruth Tobing


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x