Pegawai honorer, Kades dan Perangkat Desa Tak Dapat THR dan gaji ke 13.

- 17 Maret 2024, 06:29 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Konferensi Pers Pemberian THR dan Gaji 13 Tahun 2024, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024./ANTARA/HO-Puspen Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Konferensi Pers Pemberian THR dan Gaji 13 Tahun 2024, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024./ANTARA/HO-Puspen Kemendagri /

Meskipun begitu, Anas menegaskan, pegawai honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap mendapatkan tunjangan tersebut.

“Honorer tidak dapat, kecuali diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ucap Anas.

 Baca Juga: Mal Terbesar di Timur Jakarta, Living World Kota Wisata Cibubur Dibuka, Banyak Brand Bernama Bisa Dikunjungi

Untuk diketahui, pemberian THR dan gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2024.

Dalam pasal 6 disebutkan, THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas KPK, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai ASN, terdiri atas:

Itu sebabnya, kata Tito, kades dan perangkat desa tidak termasuk dalam pembiayaan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun, pada tahun lalu kades dan perangkat desa mendapatkan THR yang berasal dari dana desa.

 Baca Juga: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siap Dipanggil DPR Untuk Memberi Keterangan Terkait Pemilu 2024

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pegawai honorer juga tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13.

Meskipun begitu, Anas menegaskan, pegawai honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap mendapatkan tunjangan tersebut.

Halaman:

Editor: Ruth Tobing


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah