Pegawai honorer, Kades dan Perangkat Desa Tak Dapat THR dan gaji ke 13.

- 17 Maret 2024, 06:29 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Konferensi Pers Pemberian THR dan Gaji 13 Tahun 2024, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024./ANTARA/HO-Puspen Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Konferensi Pers Pemberian THR dan Gaji 13 Tahun 2024, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024./ANTARA/HO-Puspen Kemendagri /

SEPUTAR CIBUBUR- Pemerintah memastikan pegawai honorer, kepala desa (kades), dan perangkat desa tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kades dan perangkat desa tidak mendapatkan THR dikarenakan tidak terdapat aturan pemberian THR kepada perangkat desa.

“Dalam Undang-Undang (UU) desa kan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), sama dengan kades bukan ASN,” ujar Tito pada konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jumat 15 Maret 2024.

 Baca Juga: Dari Singkong hingga Tebu, Indonesia Punya Banyak Sumber Bioetanol untuk Energi Bersih

Ia menjelaskan, kades maupun perangkat desa saat ini memiliki status kepegawaian yang belum jelas. Hal ini dikarenakan dalam peraturan yang berlaku, keduanya bukan berstatus sebagai ASN.

“Baik dalam UU ASN/UU desa statusnya belum jelas, bukan ASN,” ucap Tito.

Dengan demikian, lanjut Tito, kades dan perangkat desa tidak termasuk dalam pembiayaan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Namun, pada tahun lalu kades dan perangkat desa mendapatkan THR yang berasal dari dana desa.

 Baca Juga: Renungan Malam Kristiani: Berdoa dan Bekerja

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pegawai honorer juga tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13.

Meskipun begitu, Anas menegaskan, pegawai honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap mendapatkan tunjangan tersebut.

“Honorer tidak dapat, kecuali diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ucap Anas.

 Baca Juga: Mal Terbesar di Timur Jakarta, Living World Kota Wisata Cibubur Dibuka, Banyak Brand Bernama Bisa Dikunjungi

Untuk diketahui, pemberian THR dan gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2024.

Dalam pasal 6 disebutkan, THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas KPK, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai ASN, terdiri atas:

Itu sebabnya, kata Tito, kades dan perangkat desa tidak termasuk dalam pembiayaan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun, pada tahun lalu kades dan perangkat desa mendapatkan THR yang berasal dari dana desa.

 Baca Juga: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siap Dipanggil DPR Untuk Memberi Keterangan Terkait Pemilu 2024

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pegawai honorer juga tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13.

Meskipun begitu, Anas menegaskan, pegawai honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap mendapatkan tunjangan tersebut.

“Honorer tidak dapat, kecuali diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ucap Anas.

Untuk diketahui, pemberian THR dan gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2024.

Dalam pasal 6 disebutkan, THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas KPK, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai ASN, terdiri atas:

 gaji pokok

  • tunjangan keluarga
  • tunjangan pangan
  • tunjangan jabatan atau tunjangan umum
  • tunjangan kinerja
  • sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Sementara itu, THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:

  • gaji pokok
  • tunjangan keluarga
  • tunjangan pangan
  • tunjangan jabatan atau tunjangan umum
  • tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.***

Editor: Ruth Tobing


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x