Ini Urgensi UU tentang Rumah Ibadah

- 21 Maret 2024, 22:33 WIB
Liona Nanang Supriatna, pakar hukum HAM yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar). Foto: unpar.ac.id
Liona Nanang Supriatna, pakar hukum HAM yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar). Foto: unpar.ac.id /

SEPUTAR CIBUBUR - Persekusi terhadap umat beragama yang sedang beribadah marak kembali, hal ini tentu saja menodai semangat keragaman agama dan keyakinan yang merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia, di sinilah kita harus terus mendorong moderasi beragama yang merupakan modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semua komponen bangsa seharusnya melaksanakan jiwa dan semangat Peraturan Presiden RI No 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Hal tersebut dikemukakan Pakar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Universitas Parahyangan Liona Nanang Supriatna dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

“Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…. serta setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya adalah merukapan fondasi yang kuat untuk saling menghargai setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ibadahnya, hal ini diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, Pasal 22 Ayat 1 dan 2 yang menegaskan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,” urai Alumnus Justus Liebig University Jerman ini.

Hak-hak di atas, tandas Liona, adalah merupakan hak asasi yang tidak bisa dikesampingkan, dikurangi dan atau ditunda dengan alasan apapun dan oleh siapapun sekalipun dalam keadaan perang (non-derogable rights), seperti yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia (vide Pasal 4 (2).

Baca Juga: Mahfud MD Minta Polisi Lindungi Tokoh Agama dan Rumah Ibadah dari Pihak Ingin Pecah Belah Bangsa

Menurut Presiden The Best Lawyers Club Indonesia, kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang diatur dalam Pasal 18 ICCPR dibagi menjadi: pertama, Forum Eksternum, hal ini berkaitan erat dengan bagaimana umat menjalankan keyakinan, bagaimana mempraktikan  dan mengamalkan setiap keyakinan agama atau kepercayaannya. Eksternum, karena sifatnya sebagai manifestasi (eksternal) dari nilai-nilai internal keagamaan, misalnya beribadat di masjid, gereja, klenteng, pura hal ini perlu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin dari negara untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non diskriminasi dibidang apapun.

Kedua, lanjut Penasihat Pemuda Katolik (PK) ini, Forum Internum, merupakan HAM yang tidak bisa dihilangkan (inalienable right) yang dijamin oleh negara atas penghormatan terhadap martabat (dignity) manusia yang mandiri, Forum internum adalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tidak boleh dibatasi, tanpa pengecualian, semisal sembahyang  di musholla, di kapel, di rumah pribadi, hal ini tidak memerlukan perijinan.

“Negara memiliki kewajiban positif untuk menciptakan kondisi yang mendukung hak setiap orang untuk menikmati hak dan kebebasan secara utuh,” ujar Liona yang juga Anggota Dewan Kehormatan Peradi.

Lebih dalam Liona menilai bahwa Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menimbulkan banyak permasalahan dalam masyarakat, bahkan PBM ini merupakan pangkal dari intoleransi dan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama, PBM ini seringkali digunakan untuk menghambat kelompok minoritas untuk membangun tempat ibadah. Rencana pemerintah untuk menaikkan status regeling tersebut dari PBM menjadi Peraturan Presiden (Perpres) tidaklah cukup.

Baca Juga: Hentikan Sementara Kegiatan Sosial di Rumah Ibadah Zona Merah, Ini Kata Menag Cegah Sebaran Covid-19

“Perlu adanya Undang Undang sebagai payung hukum yang mengatur tentang Persetujuan Bangunan Gedung tempat ibadah, yang tidak bersifat restriktif terhadap minoritas seperti PBM 2 menteri di atas,” imbuh Liona.

Saat ini, masih kata Liona, pemerintah telah menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023), dalam Perppu mengatur tentang Perubahan Perizinan Penyederhanaan persyaratan perizinan, meliputi Persetujan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Perubahan pengaturan PBG/IMB dan peraturan pelaksananya tidak mengubah ketentuan khusus mengenai pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam Pasal 14 PBM Pendirian Rumah Ibadat, dengan demikian Pasal 14 PBM bertentangan dengan tujuan dari perubahan pada Undang Undang PBG yang menyederhanakan perizinan bagunan gedung untuk tempat ibadah,” tutup Alumni Lemhannas RI PPRA Angkatan 58 tersebut. (Lucius GK)

Editor: Ruth Tobing

Sumber: Siaran Pers


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x