Pemeriksaan Robert Bonosusatya Berlanjut, Siap siap Masuk Bui

- 4 April 2024, 05:52 WIB
Dirdik Jampidsus Penyelidikan Kasus Korupsi Timah Profil Robert Bonosusatya Bos Harvey Moeis Suami Sandra Dewi
Dirdik Jampidsus Penyelidikan Kasus Korupsi Timah Profil Robert Bonosusatya Bos Harvey Moeis Suami Sandra Dewi /

SEPUTAR CIBUBUR-Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kedua kali kembali memeriksa Robert Bonosusatya terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Ini pemanggilan kedua. Sebelumnya Robert diperiksa penyidik dalam kasus yang sama, pada Senin 1 April 2024.

“Nanti kita rilis mengenai data-data lengkap orangnya," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Rabu 3 April 2024.

 

Selain Robert,Penyidikan juga memeriksa dua orang saksi di PT Rafined Bangka Tin (PT RBT).

Kedua saksi adalah Komisaris PT RBT berinisial AGR dan salah satu pegawai PT RBT berinisial KNNG.

"Pemeriksaan kedua saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata  Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, Rabu 3 April 2024.

 

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan ada tidaknya keterkaitan antara Robert dengan PT Refined Bangka Tin

"Yang jelas kami melihat ada urgensi yang perlu kami klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini," pungkasnya.

Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah.

Mereka adalah Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

 Baca Juga: Luasan Kebun Sawit Naik Pesat Jadi 17,3 Juta Hektare

Kejagung menyebut nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp271 triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo.

Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis yakni kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun, ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun dan terakhir biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.

Kendati demikian, Kejagung menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final.

Kejagung menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu.***

Editor: Ruth Tobing


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x