BPK Beri Penjelasan Terkait Permintaan Uang Sogok Rp12 Miliar ke Kementan

- 14 Mei 2024, 06:21 WIB
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya membuka peluang memeriksa oknum auditor BPK RI.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya membuka peluang memeriksa oknum auditor BPK RI. /Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin/

SEPUTAR CIBUBUR  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mengiyakan atau membantah soal permintaan sogokan Rp12 miliar sebagai sebagai kompensasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertanian.

BPK  hanya menyebut pihaknya mengedepankan asas praduga tidak bersalah kepada pegawainya yang disebut meminta Rp12 miliar.

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK dalam pernyataan resmi yang diunggah dalam laman resmi lembaga tinggi negara itu menyebutkan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan tidak mentolerir tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik, standar dan pedoman pemeriksaan.

 Baca Juga: Sungai Ciliwung Makin Kritis

"BPK menghormati proses persidangan kasus hukum tersebut, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah," tulis Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK bertanggal Jumat 10 Mei 2024.

Dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan standar dan pedoman pemeriksaan serta dilakukan reviu mutu berjenjang (quality control dan quality assurance).

"Apabila ada kasus pelanggaran integritas, maka hal tersebut dilakukan oleh oknum yang akan diproses pelanggaran tersebut melalui sistem penegakan kode etik," tulis humas BPK.

 Baca Juga: Tak Ikuti Permintaan Uang SYL, Pejabat Kementan Bakal Non Job

Disebutkan lebih lanjut, bahwa BPK mencermati pemberitaan media massa tentang persidangan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjerat Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Halaman:

Editor: Ruth Tobing


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah