Zainal Arifin: Syarat Pemakzulan Gibran Sudah Lengkap, Tapi Terkunci di Politik

SEPUTAR CIBUBUR-Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan bahwa secara konstitusional, semua syarat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah terpenuhi. Hal

itu ia ungkapkan dalam forum diskusi bertajuk "Menuju Pemakzulan Gibran: Sampai Kemana DPR Melangkah?" yang digelar oleh Formappi, Rabu, 18 Juni 2025.

"Ada tiga dasar pemakzulan dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945: pelanggaran pidana, administratif, dan perbuatan tercela," ujar Zainal yang akrab disapa Uceng.

Baca Juga: Koalisi Damai: Takedown Sewenang-wenang Ancaman Serius bagi Kebebasan Berekspresi

Ia menyoroti laporan dugaan korupsi yang dilayangkan Ubedilah Badrun sebagai potensi unsur pelanggaran pidana. Sementara dari sisi administratif, kata dia, keabsahan dokumen seperti ijazah menjadi bahan pertimbangan penting.

“Kalau bicara perbuatan tercela? Ya ampun, itu sudah banyak. Dari Fufufafa sampai praktik nepotisme,” sindirnya tajam.

Menurut Uceng, secara teori hukum, pemakzulan terhadap Gibran sangat mungkin dilakukan. Namun realitas politik di DPR menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus.

Hak menyatakan pendapat, sebagai tahapan awal proses pemakzulan, hanya bisa dilakukan jika mayoritas anggota DPR sepakat.

Baca Juga: Melalui Program Horizon Europe, Indonesia dan Uni Eropa Perkuat Kolaborasi Strategis