SEPUTAR CIBUBUR - Penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil.
Proyek ini disebut sebagai upaya pembaruan narasi sejarah nasional, namun banyak pihak menilai ada risiko besar terhadap objektivitas dan integritas sejarah bangsa.
Fadli Zon menyebut penulisan ulang sejarah sebagai respons atas kekosongan narasi sejarah selama 26 tahun terakhir, sejak era Presiden B.J. Habibie.
Ia menekankan bahwa proyek ini bertujuan menghadirkan perspektif Indonesia-sentris, memperkuat pencapaian bangsa, dan menyatukan masyarakat di tengah perbedaan.
Proyek ini melibatkan 133 sejarawan dari 34 provinsi, Target rampung di Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 RI, dan akan diuji publik untuk menyerap masukan dari akademisi dan masyarakat.
Bagian Sejarah yang Dianggap Tidak Akurat
Salah satu perubahan mencolok adalah penghapusan istilah “Orde Lama”, yang menurut Fadli tidak pernah digunakan secara resmi oleh pemerintahan Soekarno.
Ia juga menyoroti narasi lama yang menyebut pahlawan Indonesia sebagai “teroris” dalam buku sejarah versi Belanda.