Network
SEPUTAR CIBUBUR - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta mengatakan, permasalahan pengelolaan rumah susun di Jawa Timur perlu segera mendapatkan perhatian khusus seluruh pemangku kepentingan rumah susun. Pasalnya, banyak persoalan yang saat ini sedang mencuat.
Beberapa persoalan rumah susun yang mengemuka antara lain: masalah pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), keterlambatan serah terima unit, penyesuaian tarif iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), dan pemutusan fasilitas dasar (listrik dan air bersih).
Disinyalir persoalan-persoalan tersebut muncul karena kurangnya pemahaman sebagian stakeholders rumah susun atas aturan atau regulasi dengan ada. Karena itu, dipandangan perlu untuk melakukan sosialisasi terhadap regulasi rumah susun, khusus di Jawa Timur.
Baca Juga: Anggota PPPSRS Apartemen Marina Ancol Apresiasi Panmus Dilaksanakan RUA Secara Hybrid
Hal ini diungkapkan Adjit saat meresmikan kantor Sekretariat Dewan Pengurus Daerah (DPD) P3RSI Jawa Timur (Jatim), beberapa waktu lalu, di Intiland Tower, Surabaya.
Peresmian Kantor Sekretarian PDP P3RSI Jatim yang berada di Intiland Tower unit 326, Surabaya ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP P3RSI, Adjit Lauhatta, Ketua DPD P3RSI Jatim, Ariyanto Hermawan dan Ketua DPD REI Jatim, Soesilo Efendi. Secara daring juga dihadiri Pimpinan Intiland Group Theresia Rustandi, Mantan Ketua DPP REI Setyo Maharso, dan penasihat P3RSI Mualim Wijoyo.
Menurut Adjit, dengan adanya kantor Sekretarian baru (DPD P3RSI Jatim) ini diharapkan dapat menjawab tantangan pengelolaan rusun susun di Jawa Timur. Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur sedang menggodog Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rumah Susun.
Baca Juga: Cicilan 4 Jutaan Dapat Rumah Mewah di Central Hills Kota Mandiri Pertama Di Batam
“Tentunya pembuatan regulasi ini harus kita kawal dengan baik, supaya ke depan jika ada konflik atau permasalahan kita bisa ditangani dengan baik. Kami berharap Peraturan Daerah tentang Rumah Susun ini dibuat berimbang antara semua kepentingan stakaholders rumah susun di Jawa Timur,” kata Adjit.
