Network
SEPUTAR CIBUBUR - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengingatkan kepada seluruh birokrat KLHK bahwa ukuran baseline kinerja pemerintahan selanjutnya adalah bukan sekedar ukuran numerik dengan dimensi sempit, melainkan ukuran multidimensi persepsi dan kepuasan masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Siti pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin, 08 Mei 2023.
Rakorwas tahun ini mengusung tema “KLHK di Baseline Baru: Terlihat dan Terasa di Masyarakat”.
Tema ini menjadi pengingat bagi seluruh Birokrat KLHK bahwa semua jajaran harus memiliki pemahaman yang baik mengenai bagaimana KLHK dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu aspek good governance, yaitu akuntabilitas.
Akuntabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap permintaan warga negara dalam hal pelayanan publik yang harus disediakan oleh sektor publik, termasuk tanggapan pemerintah terhadap usaha rakyat untuk membawa perbaikan dalam pelayanan, melalui persuasi, meminta ataupun dengan aturan.
Baca Juga: Klasemen Medali SEA Games 2023: Indonesia Tempati Urutan Ketiga Bersaing Ketat dengan Thailand
Terdapat beberapa aspek akuntabilitas publik jajaran birokrasi, yaitu akuntabilitas managerial, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas legal aspect.
Menurut Menteri Siti, pengangkatan tema Rakorwas kali ini dan peningkatan aspek akuntabilitas KLHK juga berkaitan erat dengan akan berlangsungnya pesta demokrasi tahun depan. Masyarakat wajib ditingkatkan literasi politiknya melalui pemberian akses informasi yang lengkap, mudah dipahami, obyektif, dan akurat.
“Organisasi kita harus secara aktif mengkonsolidasikan seluruh informasi capaiannya secara akuntabel, komprehensif, dan transparan. Khusus mulai pertengahan tahun ini, konsolidasi informasi ini bukan saja bersifat penyajian satu arah, tetapi harus berbasis edukasi yang partisipatif,” tegas Menteri Siti.
Kegiatan Rakorwas diikuti dengan penyerahan Piala dan Piagam Penghargaan kepada KLHK sebagai satu dari 10 Kementerian dan Lembaga dengan Indeks Implementasi Harmonis. Penyerahan dilakukan langsung oleh Founder ACT Consulting International, Ary Ginanjar Agustian. ***
