Network
SEPUTAR CIBUUR - Two States Solution adalah ide dan harapan yang realistis setelah jalur konflik militer dan diplomasi untuk menyelesaikan persoalan Palestina dan Israel bukan hanya meminta banyak korban di pihak Palestina, namun juga kelelahan psikis di kedua belah pihak.
Hal ini disampaikan Prof Din Syamsuddin PhD dalam diskusi kerja sama Universitas Paramadina dengan Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC) yang diselenggarakan secara daring Kamis (29/9/2022).
“Gagasan Two States Solution bagi Palestina dan Israel bukanlah ide baru tetapi gagasan lama yang merupakan kesepakatan global melalui resolusi-resolusi PBB era 1970-an. Secara historis bisa dilacak sejak awal 1930-an dengan adanya harapan agar dua negara tersebut dapat hidup berdampingan secara damai. Meski persoalan tapal batas sampai saat ini masih jadi persoalan,” kata Din, seperti disampaikan Universitas Paramadina, dalam siaran persnys Jumat, 30 September 2022.
Baca Juga: Scoot Raih Tiga Penghargaan Penerbangan Bergengsi
Konflik tersebut juga telah membawa dampak global berupa munculnya gerakan-gerakan fundamentalisme, radikalisme di dunia Islam oleh sebagian kecil kalangan yang mendukung Palestina maupun oleh para pengungsi Palestina, dengan muara persoalan ketidakadilan yang diderita rakyat Palestina.
“Beberapa negara OKI telah melangkah lebih maju seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania dan terakhir sedang berproses, Arab Saudi, untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. OKI juga menganjurkan Two State Solutions dalam sikap politiknya. Hubungan dagang langsung dengan Israel secara diam-diam juga telah dilakukan oleh beberapa negara Islam yang tidak mempunyai hubungan diplomatik, seperti Indonesia,“ lanjutnya.
Menurut Din meski solusi dua negara adalah langkah terbaik, namun menghadapi beberapa kendala serius, seperti masalah perbatasan Palestina – Israel. Palestina menginginkan tapal batas sebelum perang 1967 namun Israel menolaknya.
“Ide Solusi Dua Negara yang tiba-tiba ditawarkan PM Israel yang baru dan Joe Biden, tidak lepas dari global power shifting dengan bergesernya bandul politik global ke China sebagai new super power ekonomi. China berhasil membuka koridor ekonomi ke banyak negara terutama Asia Selatan seperti Pakistan, dan juga terkini dengan Afghanistan setelah USA pergi, disamping negara-negara anggota ASEAN. “ tambah Din.
