Network
SEPUTAR CIBUBUR-Implementasi perhutanan sosial oleh masyarakat mampu menopang pengelolaan hutan lestari yang berdampak pada pencegahan emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim.
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto menjelaskan melalui perhutanan sosial pendapatan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
"Sebagai konsekuensi, masyarakat akan menjaga dan mempertahankan hutan dari illegal logging, kebakaran hutan," kata dia saat menjadi pembicara kunci pada talkshow 'How Social Forestry is Tackling Climate Change and Its Best Practice' di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin, 4 Desember, 2023.
Baca Juga: Antartika Meleleh, Gunung Es Terbesar di Dunia Hanyut di Perairan Kutub Selatan
Per September 2023, KLHK telah menerbitkan izin perhutanan sosial seluas 6,3 juta hektare yang melibatkan 1,2 juta kepala keluarga. Selain itu, juga telah ada pengakuan hutan adat seluas 244.195 hektare dengan luas indikatif 836.141 hektare.
Secara kelembagaan, telah ada 10.230 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dimana 55 KUPS diantara berstatus Platinum dan 958 KUPS berstatus Gold yang telah mandiri menjalankan usahanya bahkan mampu melakukan ekspor.
Pemegang izin perhutanan sosial melakukan pengelolaan hutan dengan pola agroforestry memanfaatkan hasil hutan, jasa lingkungan, dan wisata. Menurut Bambang, riset yang dilakukan pada tahun 2020 lalu membuktikan 74% pemegang pemegang izin perhutanan sosial mengalami kenaikan pendapatan antara 2 kali lipat hingga 3 kali lipat. Kondisi ini menjadi insentif bagi masyarakat untuk lebih kuat mengelola dan menjaga hutan.
Baca Juga: Ini Bukti Bisnis Pertamina Geothermal Energy Resiliensi
Head of Environment & Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti menyatakan pihaknya mendukung program Perhutanan Sosial yang dilaksanakan pemerintah.
