Network
SEPUTAR CIBUBUR-Kepala Badan Informasi dan Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengatakan, pihaknya talah melakukan pemutakhiran peta sawit nasional pada skala 1:50.000 pada 2023.
Menurut Aris, jika tahun 2019, luas perkebunan kelapa sawit yang terdata Kementerian Pertanian luasannya mencapai 16,83 juta hektare, kini data yang telah dimutakhirkan naik menjadi 17,3 juta hektare, hampir 1,5 kali luas Pulau Jawa.
Hanya saja, kata Aris dalam keterangan resmi, Selasa, 2 April 2024, ini belum terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta (KSP).
Baca Juga: Pemeriksaan Robert Bonosusatya Berlanjut, Siap siap Masuk Bui
Menurut Aris, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, serta mempercepat tercapainya perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan.
Dari luasan tersebut, perkebunan sawit rakyat yang dikelola pekebun atau petani tetap berada di angka 6,21 juta hektare atau 40,51%. Sisanya dikelola perusahaan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah mengatakan, pemerintah terus melakukan pendataan terhadap petani sawit termasuk yang berada di dalam kawasan hutan.
Baca Juga: Kementerian Agama akan Gelar Sidang Isbat Idul Fitri 2024 pada 9 April
Menurut Andi Nur Alam Sya, pendataan perkebunan rakyat dan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) telah dilakukan di 16 provinsi sentra sawit selama periode 2019-2023. Hasilnya, telah terbit 44,953 STDB dengan luas 119,041 hektare.
