Network
SEPUTAR CIBUBUR-Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi online resmi dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 dinilai tak efektif.
Pasalnya, kata pakar IT Ruby Alamsyah, kebijakan yang dilakukan Kominfo selama ini hanya pemblokiran dengan dua parameter yaitu pemblokiran domain dan juga alamat IP.
Para pemilik judi online atau bandar-bandar judi online ini sudah memiliki mekanisme untuk langsung otomatis mengubah nama domain dan IP yang terblokir dengan sistem yang otomatis.
Baca Juga: OJK Alokasikan Rp38,74 Triliun Kredit Lawan Rentenir
“Kesannya di user itu enggak ada masalah sehingga user tetap masih bisa gunakan, apalagi kalau menggunakan aplikasi mobile. Jika yang diblokir domain Name dan IP address, otomatis mereka replace domain dan IP address yang tidak terblokir itu otomatis aplikasi tetap jalan dan sistem deposit dan lain-lainnya tetap berfungsi seperti biasa,” kata Ruby.
Menurut Ruby, website judi online memiliki algoritma tersendiri yang dapat membuat penggunanya kecanduan.
“Judi online keywordnya kan ini online dan sistem, alias bukan judi yang tradisional ada bandar fisik. Karena sifatnya online mereka simpel aja mereka bukan AI.”
Baca Juga: Kejagung Telusuri Kepemilikan Rumah Harvey Moeis di Australia
“Nggak perlu buat AI, mereka siap menyiapkan algoritma khusus yang bisa membuat orang ujung-ujungnya akan kecanduan. Nah algoritma itu kan sudah diatur sedemikian rupa memang, akan membuat korban-korban yang pemain yang awal-awal itu pasti akan kalah pada ujung-ujungnya,” kata dia.
