Network
SEPUTAR CIBUBUR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis untuk memberikan rekomendasi audit kinerja yang mampu mendorong kebijakan yang memprioritaskan tahap pengurangan sampah melalui Extended Producer Responsibility (EPR) sesuai prinsip keberlanjutan pengelolaan sampah di daerah dan nasional.
Demikian kesimpulan disertasi yang berjudul “Model Audit Kinerja dengan Pendekatan Extended Producer Responsibility (Studi kasus pada pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan) yang berhasil dipertahankan oleh Solichah Ratnasari saat sidang promosi doktor Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Jumat 28 Juni 2024.
Sidang tersebut diketuai oleh Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan UI Tri Edhi Budhi Soesilo, bersama jajaran penguji Prof Amir Machmud, Dr Haruki Agustina, Dr Frimawaty, Elvia R. Shauki PhD, dan Dr. Dwi Setiawan Susanto. Adapun sebagai pembimbing adalah Dr. Herdis Herdiansyah, Prof. Dr. Kosuke Mizuno, dan Dr. Edward G.H. Simanjuntak.
Baca Juga: Madrasah, Sekolah dan Orang Tua Harus Ingatkan Bahaya Mimpi Kaya dari Judi Online
Solichah berpendapat bahwa audit kinerja yang hanya memperhatikan dokumen kebijakan pemerintah tidak akan memberikan rekomendasi audit yang membantu pemecahan permasalahan sampah.
Oleh karena itu diperlukan berbagai teori dari literatur untuk merancang audit kinerja agar memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan agar bersama-sama mencapai tujuan pengelolaan sampah melalui EPR.
Solichah juga berpendapat bahwa penting menambahkan pelaku sosialisasi pada pemangku kepentingan EPR.
Disertasi ini menekankan pentingnya BPK RI dalam rangka perbaikan tata kelola pengelolaan sampah di Indonesia, sehingga membutuhkan model audit yang tepat.
Dalam salah satu temuannya, Solichah juga menjelaskan bahwa kehidupan pekerja sampah dan pemulung memprihatinkan karena pekerjaan mereka memiliki risiko tinggi bagi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka.
