SEPUTAR CIBUBUR-Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj turut bersuara menanggapi harta kekayaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp56 Miliar.
Said Aqil mengultimatum pemerintah untuk serius mengawasi pegawai DJP agar bekerja benar.
Bahkan Jika penyelewengan masih terjadi, bukan tidak mungkin dirinya meminta warga NU untuk tidak bayar pajak.
Baca Juga: Pegawai Kemenkeu Minta Sri Mulyani Lebih Bijaksana
Baca Juga: Kini Gilran Pejabat Bea Cukai Yogyakarta Doyan Flexing Mobil Mewah Hingga Cessna
"Waktu kasus Gayus Tambunan, ulama NU saat itu sepakat untuk meminta warga NU tidak bayar pajak karena ternyata di pakai dan diselewengkan oleh orang-orang seperti Gayus Tambunan," ucap Said Aqil usai menjenguk David Ozora di RS Mayapada Hospital Kuningan Jakarta Selatan, Selasa 27 Februari 2023.
"Saat itu pak SBY mengutus stafnya bertemu para ulama untuk membatalkan fatwa itu. Saat itu kita bilang kalau memang uang pajak dipakai untuk kepentingan rakyat ya kita cabut dan saat itu pemerintah setuju makanya kita tetap menghimbau warga NU bayar pajak," kata Said Aqil.
Menurut Said Aqil, kejadian ini kembali membuka luka masyarakat kembali bagaimana para pegawai DJP ternyata banyak yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Protes CT Gegara Berita Pajak
Baca Juga: Bukan Cuma Songong, Warganet Sebut Mario Dandy Juga Dongo
"Maka kalau memang pemerintah masih seperti itu, bukan tidak mungkin ancaman seperti yang ada di zaman Gayus Tambunan akan terjadi lagi. Makanya kita imbau pemerintah awasi dan manfaatkan benar-benar pajak yang didapat dari rakyat untuk kepentingan pembangunan Indonesia," tegas Said Aqil.
Meski demikian, Said Aqil masih percaya pemerintah akan bersikap tegas dan benar-benar memihak pada masyarakat.
"Sejauh ini kita masih percaya pemerintah lewat Kementerian Keuangan untuk serius menangani kasus ini. Supaya ke depan tidak terulang lagi kasus-kasus yang mencederai masyarakat seperti ini," kata Said Aqil.***