Beda Pandangan Prabowo Subianto dengan Megawati Terkait Pembentukan Kodam di Tiap Provinsi

SEPUTAR CIBUBUR - TNI AD berencana untuk membentuk Kodam di tiap Provinsi.

Rencana tersebut nyatanya ditentang Megawati Soekarnoputri, padahal rencana pembentukan Kodam disetiap Provinsi tersebut didukung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menhan Prabowo Subianto berbeda pandangan dengan mantan Presiden Kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri secara blak-blakan menentang rencana TNI AD untuk membentuk Kodam di tiap Provinsi.

Baca Juga: Waketum DPP Partai Gerindra Fadli Zon Optimis Jawa Barat Akan Kembali Menjadi Lumbung Suara Prabowo Subianto

Dikutip Seputar Cibubur.com dari YouTube Lemhannas RI, dalam acara Peluncuran 58 Judul Buku dalam Rangka Hari Jadi Ke-58 Lemhannas RI Megawati Soekarnoputri menyoroti rencana pembentukan Kodam di tiap Provinsi.

"Realistis aja, bukan saya belain Udara atau laut, no!.

Liat dari sisi geo politik bahwa kalau ada serangan, so what must we do? (apa yang harus kita lakukan?) mengantisipasinya?

Baca Juga: Jokowi-Iriana Halal Bihalal di Kediaman Megawati, Simak Isi Perbincangannya

Nah kalau angkatan darat, ya bukan mengecilkan lagi, biarin mau dibuat, katanya mau dibikin lagi, apa itu? Bukan Pangdam, Kodam, Kodam tu saya suka inget suka lupa.

Katanya mau dibuat tiap tempat Kodam, Pak, udahlah dulu pak.

Ini gak ada perang, satu.

Lalu kedua, apa kita itu juga mau perang?.

Baca Juga: Puan Tegak Lurus Jalankan Perintah Megawati Menangkan Ganjar di Pilpres

Kan enggak, gitu.

Jadi gimana cara menghindari perang gitu lho.

Tetep angkatannya harus bagus," jelas Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Elektabilitas Prabowo Subianto Selalu Unggul Berdasarkan Hasil Beberapa Lembaga Survei

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya akan membentuk markas komando daerah militer (kodam) di setiap provinsi di Indonesia.

Seperti dikutip Seputar Cibubur.com dari Antara, rencana pembangunan kodam di setiap provinsi itu sudah disetujui Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, kata Dudung usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Jumat 10 Februari 2023.

"Sesuai perintah dari menhan dan panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada kodam," kata Dudung.

Baca Juga: Peringatan HUT Kavaleri TNI-AD ke 73 Berlangsung Meriah, Keluarga Besar Turut Diundang

Setelah disampaikan kepada Yudo Margono, Dudung mengatakan usulan pembentukan kodam di setiap provinsi itu diteruskan kepada menteri terkait lain.

"Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan (Kementerian Pertahanan), Kemhan nanti akan mengusulkan kepada menpan RB (menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi).

Tentunya, nanti juga akan dibicarakan dengan menteri keuangan karena kan akan menyangkut masalah anggaran," jelasnya.

Baca Juga: Hadapi Aksi Teror KKB, Panglima TNI Kini Terapkan Operasi Siaga Tempur di Daerah Rawan Papua

Selain untuk untuk menyesuaikan dinamika tantangan ke depan, lanjut Dudung, rencana pembentukan kodam di setiap provinsi itu juga untuk menciptakan kesinambungan dengan unsur kepolisian di daerah.

"Kami menyesuaikan, kalau dari Kemhan bahwa tantangan ke depan, karena polisi dulu tipe C kolonel, tipe B bintang satu, tipe A bintang dua, sekarang semua sudah tipe A, semua bintang dua semua; sementara di tempat kami (TNI AD), provinsi masih ada yang kolonel, sehingga nanti seimbanglah," jelasnya.

Dia menegaskan rencana pembentukan kodam di setiap provinsi itu mulai tahun 2023.

Baca Juga: Prabowo dan Panglima AB Singapura Bertemu di Kemhan, Ini yang Mereka Bahas

Namun, untuk pembentukan kodam di empat daerah otonom baru (DOB) Papua akan dilakukan secara bertahap.

"Tahun ini. Mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus karena sudah kami usulkan," ujar Dudung.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut rencana penambahan komando daerah militer (kodam) yang mengemuka baru-baru ini sudah sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Baca Juga: Laksamana Yudo Margono Dilantik Presiden Jokowi Menjadi Panglima TNI Hari Ini di Istana Negara

"Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta, jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil," kata Prabowo seusai melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan Tahap I untuk korban gempa Turki di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu 11 Februari 2023.

Menurut Menhan, hal serupa sudah dilakukan oleh Polri yang memiliki polda di tiap provinsi.

Oleh karena itu, Prabowo menginginkan langkah tersebut turut diberlakukan untuk kodam.

Baca Juga: Prabowo: Kunjungan Menhan Malaysia Pererat Hubungan Kedua Negara

"Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resimen militer, red.). Itu rencana kita," ujarnya.

Saat ini terdapat 15 kodam di seluruh Indonesia. Dengan rencana terbaru, Menhan menginginkan kodam berdiri di setiap provinsi, termasuk empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Kendati demikian, Menhan belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi kodam tersebut dapat diimplementasikan.

"Kita godok terus. Insyaallah, kita mulai sedikit-sedikit," kata Prabowo.***