SEPUTARCIBUBUR- Presiden Joko Widodo pada Selasa 30 Mei 2023 memimpin rapat kabinet yang membahas masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimana WNI dikirim ke luar negeri lalu menjadi budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan akibat pengiriman tenaga kerja yang ilegal.
Dikutip seputarcibubur.com dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Menteri Polhukam Mahfud MD bersama dengan Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan keterangan pers setelah mengikuti rapat kabinet tersebut.
Dalam keterangan persnya Mahfud MD menyampaikan bahwa dalam satu tahun saja jenazah yang kembali karena TPPO mencapai lebih dari 1900 orang.
Khusus di provinsi NTT sejak Januari sampai dengan Mei 2023 sudah mencapai 55 orang jenazah karena perdagangan manusia.
Oleh sebab itu Presiden Jokowi menyatakan melakukan restrukturisasi tim satgas TPPO.
Selain itu Presiden juga memerintahkan langkah-langkah yang diambil dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara hadir melalui Kepolisian, TNI dan aparat-aparat Pemerintah yang lain untuk bertindak cepat.
Baca Juga: Begini Bahagianya Para Penghuni Rusun Khusus Lansia di Cibubur
Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan saat dirinya memimpin KTT ASEAN pilar Polkam disitu semua negara Asean meminta Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan dalam TPPO.
“Karena bagi mereka TPPO ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena hal ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya. Sementara kita sendiri sudah mengetahui simpul-simpulnya namun terhambat oleh birokrasi dan mungkin juga oleh perbekingan dan lain sebagainya,” kata Mahfud MD.
“Sehingga Presiden memerintahkan kepada Kapolri tidak ada beking-bekingan bagi penjahat karena tindakan yang tegas itu dibeking oleh Negara,” sambung Mahfud MD.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang juga hadir dalam keterangan pers mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir BP2MI telah menangani kurang lebih 94.000 warga negara Indonesia yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia.
Menurut Benny Rhamdani 90 persen WNI yang dideportasi adalah mereka yang berangkat secara tidak resmi, dan diyakini 90 persen dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia.
Jumlah jenazah korban sindikat yang mencapai 1900 artinya setiap hari rata-rata 2 peti jenazah masuk ke Indonesia.
Kemudian ada 3600 WNI yang sakit, depresi, hilang ingatan dan bahkan cacat secara fisik. Mereka yang sakit dan meninggal karena dianiaya, tidak mengantongi hasil medical check-up termasuk test psikologi sebagaimana yang diwajibkan kepada mereka yang berangkat resmi.
Alarm tentang praktek TPPO sudah diperingatkan oleh World Bank pada tahun 2017 yang merilis data bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Padahal yang tercatat resmi di Sisko (Sistem Komputer) BP2MI kurang lebih hanya 4,7 juta orang. Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri berangkat secara unprosedural dan diyakini dilakukan oleh sindikat penempatan ilegal. ***
Sumber: Youtube Sekretariat Presiden