Network
SEPUTAR CIBUBUR – Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus menyalurkan program perumahan guna membantu penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) masyarakat di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah.
Hal tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yakni Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 2,4 Miliar yang akan disalurkan untuk 60 unit rumah milik masyarakat.
Baca Juga: Negara Hadir Berikan Jaminan Pelindungan Ketenagakerjaan Bagi Atlet sepakbola
“Program penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) melalui Program BSPS ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jika rumah masyarakat sudah layak huni maka mereka bisa tinggal dengan aman, nyaman dan sehat,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Pemerintah, imbuhnya, terus mendorong percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan menjadi 0 persen pada 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia saat ini mencapai 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau 10,86 juta jiwa.
“Program BSPS ini merupakan program bantuan untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya,” terangnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Faisal Soedarno mengatakan, pihaknya melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 2,4 Miliar untuk 60 rumah masyarakat di Kabupaten Deiyai. Bantuan ini sangat membantu bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni dan juga mendorong program padat karya tunai sehingga mampu memberikan penghasilan juga bagi para pekerja yang mengerjakan rumah-rumah tersebut.
Program padat karya ini dinilai penting guna mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 dan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya masyarakat yang membutuhkan sehingga rumahnya menjadi layak huni, lebih sehat dan lebih nyaman
