Indonesia’s FOLU Net Sink Perkuat Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari, Turunkan Emisi Karbon

- 12 Mei 2023, 20:14 WIB
Side Event bertajuk “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Strengthening the Implementation of Sustainable Forest Management and Social Forestry Program” pada Sidang UNFF 18 di New York, AS, Kamis, 11 Mei 2023
Side Event bertajuk “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Strengthening the Implementation of Sustainable Forest Management and Social Forestry Program” pada Sidang UNFF 18 di New York, AS, Kamis, 11 Mei 2023 /

Senior Economist World Bank Senior Economist World Bank David Kaczan mengungkapkan World Bank Group sudah membuat dokumen kajian Country Climate and Development Report (CCDR) untuk Indonesia, April 2023. Dokumen tersebut menggambarkan bagaimana Indonesia dapat memastikan transisi yang terjangkau menjadi suatu perekonomian yang rendah karbon dan berketahanan iklim.

Kaczan menuturkan salah satu kunci dalam pembangunan Indonesia yang rendah karbon adalah agenda Indonesia’s FOLU Net Sink. “Kebijakan pengelolaan sektor FOLU Indonesia sesungguhnya telah berubah dibanding masa lalu yang berdampak positif seperti menurunnya laju deforestasi,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo menekankan pentingnya mekanisme Public-Private Partnership untuk mendukung suksesnya agenda Indonesia’s FOLU Net Sink mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan yang mencapai 14 miliar dolar AS. Dukungan pembiayaan swasta bisa berupa investasi, hibah, obligasi hijau, pinjaman, CSR, dan lain-lain.

“Sektor swasta diharapkan bisa berkontribusi sebesar 55% atau sekitar 7,7 miliar dolar AS untuk investasi Indonesia’s FOLU Net Sink,” kata Indroyono.

Baca Juga: Cegah Perubahan Iklim dengan FOLU Net Sink, Investasi Besar Pihak Swasta Diperlukan

Indroyono menyatakan pentingnya mengakselerasi pemanfaatan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) untuk mendorong investasi swasta. Menurut dia pemanfaatan nilai eknomi karbon perlu dibuat sederhana dengan tetap memperhatikan instrumen seperi Sistem Registri Nasional (SRN) dan persetujuan pemerintah.

“Bursa karbon untuk pasar nasional maupun internasional yang terintegrasi dengan SRN untuk tingkat nasional maupun perlu diakselerasi,” katanya.

 Sesi Side Event yang digelar tersebut dibuka oleh Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar  Arrmanatha Christiawan Nasir dan dipandu oleh Penasehat Senior Menteri LHK Efransjah. Turut menjadi panelis pada sesi tersebut  Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto, Inter-Regional Advisor UNFF Secretariat  Peter Gondo,  dan Division Chief for Forests, Office of Conservation and Water, Department of State, Amerika Serikat Catherine Karr-Colque. ***

Halaman:

Editor: sugiharto basith budiman


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah