Network
SEPUTAR CIBUBUR - Indonesia menegaskan pentingnya akurasi pemantauan hutan dalam pengambilan sebuah kebijakan, apalagi yang berdampak luas secara global seperti Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation-free Regulation/EUDR).
Demi akurasi, pemantauan hutan perlu memperhatikan parameter yang lebih rinci dan pengecekan lapangan (ground check).
Demikian terungkap saat sesi Side Event pada Forum PBB untuk Kehutanan (United Nation Forum on Forest/UNFF) ke-19 di New York, Amerika Serikat, Kamis, 9 Mei 2024.
“Data dan informasi yang akurat sangat penting, khususnya terkait kebijakan yang berdampak pada ekonomi global. Contohnya EUDR, yang hanya berbasis pada parameter makro dan umum. EUDR seharusnya mempertimbangkan parameter yang lebih detil dan perlunya pengecekan lapangan. Hal ini bisa kita kembangkan lebih jauh melalui sistem pemantauan hutan yang kuat,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong saat pembukaan sesi tersebut.
Baca Juga: SYL Minta Rp1 Miliar ke Pejabat Kementan untuk Biaya Umrah
Plt Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto menambahkan pemantauan hutan menggunakan teknologi penginderaan jauh perlu disempurnakan dengan pengecekan lapangan.
“Hingga saat ini belum ada teknologi (penginderaan jauh) yang menggambarkan kondisi lapangan dengan akurasi sangat tinggi,” katanya.
Menurut Agus, pengecekan lapangan bertujuan untuk memastikan kondisi sesungguhnya tutupan lahan di lapangan. Selain itu juga untuk memperbaiki dan meningkatkan akurasi data tutupan hutan. Pengecekan lapangan juga diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi baru di lapangan yang tidak terdeteksi jika hanya menggunakan citra satelit penginderaan jauh.
Agus menjelaskan Indonesia memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dalam pemantauan sumber daya hutan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari pada level manajemen hutan, bahkan dimanfaatkan juga penggunaan citra satelit beresolusi tinggi.
