Network
SEPUTAR CIBUBUR - Presiden Joko Widodo memerintahkan BPKP dan pengawas internal mencari penyebab lambatnya realisasi serapan belanja anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hanya mencapai 24,6 persen dari anggaran sebesar Rp699 triliun.
“Saya minta BPKP, dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja anggaran ini. Ini ada apa? memberikan solusi, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini, ini tugas dalam mengawal belanja tadi lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27 Mei 2021.
Pemulihan ekonomi di kuartal II 2021 menjadi kian penting, katanya, karena akan menentukan momentum pemulihan setelah tekanan dampak pandemi Covid-19.Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4-5 persen atau berbalik dari -2,07 persen di 2020.
Baca Juga: Mengintip Kinerja Bank DKI di Tengah Pandemi Covid-19
Jokowi mengingatkan anggaran belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tahun ini sebesar Rp699 triliun harus cepat direalisasikan dan juga tepat sasaran. “Karena kita harus kejar-kejaran, dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali,” katanya.
Tahun 2021, kata Presiden, adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Maka itu, perlu ada kecepatan realisasi belanja anggaran, namun tidak melupakan ketepatan, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Kepala Negara mengingatkan di kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7 persen setelah empat kuartal terakhir selalu berada di level negatif.***
