Network
SEPUTAR CIBUBUR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Anggota Komisi V DPR RI Djenri Alting Keintjem dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (19/1/2023).
Presiden Jokowi mengatakan, Bendungan Kuwil Kawangkoan dibangun sejak 2016 dengan anggaran Rp1,9 triliun. "Memiliki kapasitas tampung 26 juta m3 dan luas genangan 157 hektare, difungsikan untuk mengurangi banjir di Kota Manado dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebesar 2 x 0,70 MW," kata Presiden.
Ada yang berbeda dalam peresmian kali ini, Presiden Jokowi bersama rombongan disambut oleh marching band pelajar dari SMA, SMP dan SD di sekitar Manado. Hal ini merupakan bagian dari upaya edukasi kepada generasi muda akan pentingnya bendungan, sebagai salah satu upaya pengelolaan air.
Baca Juga: Dalam Rapim Kemenhan 2023 Presiden Joko Widodo Resmikan Produk Terbaru PT Pindad Bernama Maung
Presiden juga berinteraksi dan bertanya jawab seputar fungsi bendungan kepada para pelajar yang hadir. Salah satu pertanyaannya adalah menyebutkan manfaat dari bendungan, yakni untuk penyediaan air baku, pengendalian banjir, penyediaan air irigasi, dan pembudidayaan ikan.
Menteri Basuki mengatakan, pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan utamanya bertujuan untuk mengurangi banjir Kota Manado dan sekitarnya sebesar 25% (146,6 m3/detik) dan Kota Manado sendiri pernah mengalami banjir bandang pada tahun 2014.
"Bendungan Kuwil Kawangkoan dibangun setelah banjir besar di Manado pada 2014. Mudah-mudahan dengan adanya Bendungan Kuwil Kawangkoan, risiko banjir dapat dikurangi saat terjadi hujan besar," kata Menteri Basuki.
Selain manfaat yang telah disebutkan Presiden, Bendungan Kuwil Kawangkoan juga bermanfaat bagi penyediaan air baku untuk Kota Manado, Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sebesar 4.500 liter/detik, serta pengembangan pariwisata.
Baca Juga: Jelaskan Soal Skema Ponzi Pengelolaan Dana Haji, BPKH Tegaskan Soal Transparansi dan Akuntabel
