Network
“Karena bagi mereka TPPO ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena hal ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya. Sementara kita sendiri sudah mengetahui simpul-simpulnya namun terhambat oleh birokrasi dan mungkin juga oleh perbekingan dan lain sebagainya,” kata Mahfud MD.
“Sehingga Presiden memerintahkan kepada Kapolri tidak ada beking-bekingan bagi penjahat karena tindakan yang tegas itu dibeking oleh Negara,” sambung Mahfud MD.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang juga hadir dalam keterangan pers mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir BP2MI telah menangani kurang lebih 94.000 warga negara Indonesia yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia.
Menurut Benny Rhamdani 90 persen WNI yang dideportasi adalah mereka yang berangkat secara tidak resmi, dan diyakini 90 persen dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia.
Jumlah jenazah korban sindikat yang mencapai 1900 artinya setiap hari rata-rata 2 peti jenazah masuk ke Indonesia.
Kemudian ada 3600 WNI yang sakit, depresi, hilang ingatan dan bahkan cacat secara fisik. Mereka yang sakit dan meninggal karena dianiaya, tidak mengantongi hasil medical check-up termasuk test psikologi sebagaimana yang diwajibkan kepada mereka yang berangkat resmi.
Alarm tentang praktek TPPO sudah diperingatkan oleh World Bank pada tahun 2017 yang merilis data bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Padahal yang tercatat resmi di Sisko (Sistem Komputer) BP2MI kurang lebih hanya 4,7 juta orang. Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri berangkat secara unprosedural dan diyakini dilakukan oleh sindikat penempatan ilegal. ***
Sumber: Youtube Sekretariat Presiden
