Network
SEPUTAR CIBUBUR - Penelitian terkini akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan gambut di tanah air. Peneliti-peneliti Nasional pun ditantang untuk bisa mempublikasikan hasil penelitiannya sehingga juga bisa menjadi rujukan Internasional.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menjelaskan gambut adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi Indonesia dan dunia karena fungsinya secara ekologi, ekonomi, sosial, dan juga dalam pengendalian perubahan iklim.
“Jadi gambut harus dikelola secara bertanggung jawab dan bijaksana,” kata Alue saat memberi pidato kunci pada seminar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Masyarakat Gambut Indonesia (HGI) di Bogor, Kamis 14 September 2023.
Baca Juga: Jelang Musim Kemarau, KLHK Ingatkan Perusahaan Jaga Tata Kelola Air Gambut
Secara global ada sekitar 423 juta hektare lahan gambut dimana Kanada dan Rusia menjadi pemilik terluas. Namun untuk gambut tropis, Indonesia adalah pemilik terluas dengan 13,4 juta hektare.
Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa lahan gambut Indonesia menyimpan 46-55 Giga ton karbon. Sebagai perbandingan, untuk mengendalikan suhu bumi tidak mengalami kenaikan 2 derajat celcius sesuai perjanjian pengendalian perubahan iklim global Paris Agreement, dibutuhkan pengurangan emisi karbon sebanyak 26 giga ton.
Alue menjelaskan dalam pengelolaan gambut yang bertanggung jawab pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2014 jo PP No 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut. Ketentuan itu membagi dua fungsi gambut yaitu lindung dan budidaya.
“Di lahan gambut dengan fungsi budidaya water management pun tetap harus kita jaga,” kata Alue.
Pengaturan tata air bisa dilakukan dengan membuat sekat kanal atau bahkan penutupan dengan tanah timbun. Alue menekankan pentingnya pengelolaan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau subsidensi yang bisa melepas emisi karbon.
