Network
SEPUTAR CIBUBUR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus meningkatkan kualitas rumah sedaya di sejumlah kawasan wisata di Indonesia. Kali ini sebanyak 430 rumah di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo – Tengger – Semeru (BTS) di Jawa Timur mendapatkan bantuan Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) sehingga dapat mendorong wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut.
“Kementerian PUPR siap mendukung pengembangan kawasan wista di Indonesia dengan menata dan meningkatkan kualitas rumah penduduk. Dengan kondisi rumah penduduk yang ditingkatkan kualitasnya, maka para wisatawan yang datang berkunjung pun bisa lebih nyaman,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Kementerian PUPR Normalisasi Sungai untuk Kurangi Risiko Banjir Wilayah Utara Provinsi Jawa Tengah
Menurut Khalawi, di masa pandemi ini masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat membutuhkan bantuan rumah yang layak huni dari pemerintah. Adanya rumah yang layak huni baik dari sisi konstruksi bangunan seperti atap, lantai dan dinding yang baik, maka mereka bisa hidup sehat dan terhindar dari paparan virus.
“Kami banyak menyalurkan bantuan berupa sarana hunian pariwisata (Sarhunta) untuk mendukung KSPN. Kami yakin dengan bantuan ini geliat sektor pariwisata di Indonesia dapat meningkat di masa mendatang,” harapnya.
Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, sebanyak 430 unit rumah tercatat menjadi penerima Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk mendukung Usaha Pondok Wisata (Homestay) dan Usaha Pariwisata Lainnya di KSPN BTS. Jumlah unit rumah tidak layak huni yang dibangun untuk usaha lainnya sebanyak 310 unit.
Sedangkan sisanya sebanyak 120 unit mendapatkan bantuan Homestay . Untuk Peningkatan Kualitas Usaha Pariwisata dilaksanakan tersebar di sejumlah Kabupaten diantaranya Kabupaten Probolinggo (32 unit), Kabupaten Pasuruan (27 unit), Kabupaten Malang (33 unit) dan Kabupaten Lumajang (28 unit).
“Total anggaran untuk pelaksanaan program ini senilai Rp 25,99 Milyar. Saat ini progres fisik pembangunan di lapangan telah mencapai angka 70 persen dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini,” harapnya.
