Network
SEPUTAR CIBUBUR - Pembangunan perumahan di Indonesia terus menunjukan perkembangan positif. Banyak sudah wilayah yang dibuka untuk dibangun perumahan, dan pada gilirannya menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Perekonomian di daerah dan pusat bisa terus bergerak meskipun di masa pandemi Covid-19. Masyarakat secara proporsional tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang berbasis di rumah.
Kini, Indonesia tempat kita berpijak dan dibesarkan, akan berusia 77 tahun pada tahun ini. Indonesia berevolusi menjadi negara yang kian dewasa. Idealnya di negara seperti ini, segala macam kebutuhan rakyatnya tersedia dan terjangkau termasuk rumah. Kenyataannya, ketersediaan rumah selalu tertinggal. Angka backlog rumah kini bertambah menjadi 12,75 juta. Sebelumnya sering disampaikan bahwa angka backlog mencapai 11,4 juta.
Baca Juga: Merumahkan Rakyat, Membangun Ekonomi Bangsa
Dalam dunia properti, backlog perumahan adalah jumlah kekurangan rumah yang didapat dari selisih antara jumlah kebutuhan akan rumah dengan jumlah rumah yang ada.
Menurut Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta belum termasuk pertumbuhan keluarga baru sekitar 700.000-800.000 per tahun.
Kementerian PUPR merancang program perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Yakni, meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70 persen pada 2024.
Pemerintah berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian layak melalui program rumah bersubsidi. Namun, peran aktif asosiasi pengembang, swasta, serta perbankan juga penting. "Pemerintah menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti," tandas Iwan.
