Network
SEPUTAR CIBUBUR - Nilai Ekonomi Karbon (NEK/carbon pricing) bisa mendukung tercapainya komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).
NEK sekaligus bisa menjadi peluang bisnis yang bisa diintip oleh perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun masyarakat pengelola hutan.
Direktur Eksekutif Belantara Foundation Dolly Priatna menjelaskan isu tentang karbon hutan sudah mengemuka saat konferensi perubahan iklim di Bali 15 tahun lalu.
Baca Juga: Gunakan Skema Ponzi, Korban Penipuan Investasi Emas Rugi Rp1 Triliun
Saat itu diluncurkan skema pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).
"Seiring dengan perkembangan, isu karbon bukan hanya mendukung komitmen penurunan emisi GRK tapi juga bisnis yang potensial," katanya saat Belantara Learning Series Episode 2: Nilai Ekonomi dan Pendugaan Karbon Hutan secara online, Rabu 16 Maret 2022.
Potensi bisnis ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh pengusaha yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari pemerintah tapi juga oleh masyarakat yang mengelola hutan berupa hutan adat, Hutan Kemasyarakatan, atau pola pengelolaan hutan lainnya.
"Untuk itu kami menggelar diskusi ini untuk membantu masyarakat memahami perkembangan regulasi, memahami konsep menghitung dan menduga karbon di dalam hutan," kata Dolly.
