Network
SEPUTAR CIBUBUR - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan mengenai pemberlakukan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto.
Hal ini, kata Bamsoet, karena kebijakan pemerintah untuk mengenakan pajak atas transaksi kripto dapat menambah pemasukan bagi negara.
Perkembangan aset kripto di Indonesia sangat pesat. Kementerian Perdagangan mencatat transaksi aset kriptonya mencapai Rp 64,9 triliun pada 2020.
Baca Juga: Tegas, Ini Sikap Bareskrim Bagi Pelaku Kejahatan Robot Trading: Tangkap dan Tahan
“Angka ini terus naik menjadi Rp 859,4 triliun pada 2021,” kata Bamsoet di akun Instagram pribadi, seperti dikutip Jumat 8 April 2022.
Menurut Bamsoet, kemampuan pasar aset kripto dalam menghimpun dana tersebut jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pasar modal konvensional yang jumlahnya masih berada pada kisaran Rp363,3 triliun.
Bamsoet menjelaskan, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto, jasa kena pajak berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.
Baca Juga: BEN Ungkap Keberadaan Bos Besar Binomo, Bareskrim Belum Siap Ungkap
Selain itu, jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) oleh penambang aset kripto.
