SEPUTAR CIBUBUR – BIMP-EAGA merupakan prakarsa kerja sama ekonomi subkawasan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan maritim Asia Tenggara. Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia sekaligus Chief Executive Officer Krakatau International Port Akbar Djohan menyebutkan bahwa wilayah ini merupakan kawasan penting dengan Sumber Daya Alam yang melimpah dan warisan budaya dan menjadikannya tujuan yang menarik untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata.
“Sekarang mari kita bicara tentang peluang yang ada di kawasan maritim,” kata Akbar Djohan mengawali pernyataannya pada pertemuan Forum Subkawasan Brunei Darussalam Indonesia-Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) 2023 di JW Marriott Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Selain Akbar Djohan, dalam forum BIMP-EAGA 2023 ini hadir juga mewakili Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan President Director PT Pelabuhan Indonesia Arif Suhartono.
Baca Juga: Kadin DIY Bantu UMKM Tembus Pasar Ekspor Australia
Sebagai kawasan Maritim BIMP-EAGA menawarkan banyak peluang untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Namun demikian, untuk mewujudkan peluang tersebut secara penuh, ada kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk kurangnya infrastruktur dan harmonisasi kebijakan dan peraturan. Dengan dukungan dan investasi yang tepat, kawasan Maritim BIMP-EAGA berpotensi menjadi kawasan ekonomi yang berkembang dan dinamis di Asia Tenggara.
“Ketiga negara ini memiliki pasar besar dengan lebih dari 70 juta orang, memberikan potensi besar untuk perdagangan dan investasi. kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas alam, kayu, mineral, dan perikanan, memberikan peluang bagi pengembangan industri-industri tersebut," ujar Akbar, dalam keterangan tulisnya di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
“Hal ini menghambat pengembangan kawasan dan mempersulit bisnis untuk beroperasi secara efektif. Terutama karena banyak provinsi di aliansi yang terletak jauh. Selain itu, terdapat masalah dengan kurangnya harmonisasi kebijakan dan peraturan antara negara-negara anggota, sehingga menyulitkan bisnis untuk beroperasi lintas batas,” ungkap Akbar.
Baca Juga: Krakatau Bandar Samudera Jadikan Krisis dan Transisi Energi Peluang Pengembangan Bisnis
Akbar menegaskan bahwa Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah Indonesia telah menjawab tantangan tersebut melalui beberapa inisiatif, seperti kolaborasi antara otoritas ibu kota baru dan Kementerian Penanaman Modal telah dilakukan untuk mendorong investasi di ibu kota baru dan sekitarnya, terutama untuk pelabuhan pendukung.