SEPUTAR CIBUBUR - Presiden Joko Widodo (Jokowi), Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyidin Yassin, dan Sultan Brunei Darusalam Sultan Hassanal Bolkiah mengeluarkan pernyataan bersama, Minggu, 16 Mei 2021, mengutuk serangan Israel pada Paletina.
Ketiganya menyatakan agresi Israel sebagai sesuatu yang tidak manusiawi dan apartheid.
Ketiga pemimpin Negara serumpun itu juga menegaskan dukungan atas terbentuknya Palestina merdeka.
Baca Juga: Pemaki Petugas di Pos Penyekatan Bogor Sukabumi Akhirnya Minta Maaf
Berikut Pernyataan lengkap ketiga pemimpin Negara itu seperti diterjemahkan oleh seputarcibubur.com dari versi asli yang berbahasa Inggris.
Pernyataan Bersama Pemimpin Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam tentang Eskalasi Kekerasan oleh Israel di
Wilayah Pendudukan Palestina
Kami mengutuk keras pelanggaran dan agresi terang-terangan yang berulang kali dilakukan oleh Israel, yang menargetkan warga sipil di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, yang telah membunuh, melukai, dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk wanita dan anak-anak. Kami juga sangat prihatin dengan perluasan ilegal pemukiman; dan penghancuran dan penyitaan bangunan milik Palestina di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
Kami juga tanpa pamrih mengutuk pelanggaran mencolok hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, yang dilakukan oleh Israel, Kekuatan Pendudukan, melalui kebijakan yang tidak manusiawi, kolonial, dan apartheid terhadap orang-orang Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina, dan oleh karena itu menyerukan segera dan tindakan kolektif yang bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas yang diperlukan atas pelanggaran tersebut.
Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, menghentikan serangan terhadap warga sipil, untuk mengambil langkah-langkah dalam meredakan situasi dan untuk menegakkan hukum dan ketertiban internasional.
Kami mendesak kedua belah pihak untuk menerima kehadiran internasional sementara di Kota Al-Quds, untuk memantau penghentian permusuhan di Wilayah Pendudukan Palestina.
Baca Juga: Ingin Jual Rumah Demi Donasi ke Palestina, Triyanto Tiru Khalifah Utsman bin 'Affan
Kami juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera bertindak dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil Palestina di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina, mengingat komunitas internasional, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya, bertanggung jawab khusus untuk menghentikan semua kekerasan, dan memenuhi kewajibannya untuk menegakkan perdamaian internasional.
Kami meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan sesi darurat untuk membahas perkembangan yang parah dan menghasilkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dengan tujuan untuk mengakhiri kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.
Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk tetap teguh dalam komitmen mereka untuk menjaga "solusi dua negara" untuk mencapai Negara Palestina yang merdeka, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Baca Juga: Termasuk di Kedungwaringin, Bekasi, Ini Daftar Pos Penyekatan Arus Balik Menuju Jakarta
Kami menegaskan kembali solidaritas dan komitmen kami kepada rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan penciptaan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Kami siap mendukung upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng di Timur Tengah berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter.
Presiden Ir. H. Joko Widodo Presiden Indonesia
Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri Malaysia
Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien Sultan dan Yang Di-Pertuan dari Negara Brunei Darussalam
16 Mei 2021
Demikian pernyataan bersama pemimpinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.***