SEPUTAR CIBUBUR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta dukungan keterbukaan data dari semua stakeholder khususnya dari pengembang swasta seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk mendukung ketercapaian Program Sejuta Rumah.
"Kementerian PUPR mengapresiasi kinerja pengembang yang masuk dalam asosiasi APERSI yang telah berpatisipasi dan berkontribusi dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia selama 24 tahun terakhir ini. Pengembang yang tergabung dalam Apersi juga bisa dikatakan sebagai pahlawan perumahan karena membangun rumah untuk masyarakat," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam “Perayaan Hari Ulang Tahun Apersi ke-24 Tahun” yang di Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Baca Juga: Kementerian PUPR : Capaian Program Sejuta Rumah Tembus 979.592 Unit
Menteri PUPR juga berharap usulan, masukan, dan ide – ide baru dapat dihasilkan dari anggota Apersi dalam sehingga dapat berkontribusi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional dan memastikan kebutuhan pokok papan bagi seluruh anak Bangsa.
"Semoga Apersi dapat tetap memupuk semangat dalam penyediaan rumah layak huni di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih, dan selamat ulang tahun bagi APERSI yang ke-24," katanya.
Pada kegiatan tersebut tampak hadir Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Irm Afriansyah Nur, Ketua Umum REI Totok Lusida, Bupati Malang, Bupati Bekasi,
Bupati Karawang, Bupati Bogor dan Bupati Kubu Raya, perwakilan Bank BTN dan BP TAPERA.
Pemerintah terus berupaya mendorong ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi MBR, baik melalui program pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas dan bantuan kemudahan pembiayaan perumahan.
Salah satu wujud nyatanya adalah dengan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp. 25,18 Triliiun untuk kuota pembiayaan KPR Subsidi FLPP TA 2023 sejumlah 220.000 unit, dan Rp. 850 Miliyar untuk pembiayaan kepemilikan rumah melalui TAPERA sejumlah 10.000 unit.
"Kami juga minta komitmen serius dari para pelaku pembangunan dan pelaku sektor perumahan untuk menjaga kualitas rumah subsidi, karena didalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, Kementerian PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi," tandasnya.
Lebih lanjut, Menteri PUPR menerangkan, dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 70 persen rumah tangga menempati hunian layak, baik dengan intervensi langsung pemerintah ataupun dengan intervensi tidak langsung.
Setidaknya terdapat dua indikator Bidang Perumahan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu kriteria rumah layak huni dan rasio KPR terhadap PDB. Capaian rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni pada tahun 2021 sebesar 60,90 persen, sedangkan capaian Rasio Outsanding KPR terhadap PDB Indonesia tahun 2020 sebesar 3,22 persen.
"Penyebab terbesar ketidaklayakhunian disebabkan minimnya akses sanitasi layak dan fisik bangunan yang tidak cukup handal. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara kelima dengan angka rasio Outsanding KPR terhadap PDB terendah di Asia Tenggara, setelah Thailand dan Philipina," katanya
Ke depan, imbuhnya, Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Indonesia adalah angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,75 juta unit sedangkan pertumbuhan Kepala Keluarga (KK) baru mencapai 700.000-800.000 per tahun.
Adanya cara – cara yang konvesional, dengan hanya bertumpu pada anggaran Pemerintah, ataupun hanya dengan membiarkan pasar bekerja dengan caranya, diyakini tidak akan bisa mengejar target – target Pemerintah dalam RPJMN 2020 – 2024, termasuk juga dalam menghadapi tantangan backlog kepemilikan rumah. Kementerian PUPR meyakini bahwa target – target dan tantangan backlog perumahan ini hanya akan bisa dilaksanakan secara kolaboratif dari semua stakeholder.
"Rumah merupakan cikal bakal peradaban bangsa, sekaligus penentu kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Rumah layak huni yang sehat dan aman akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, terlebih saat ini negara kita sudah dalam masa pemulihan pandemi Covid -19. Di tengah masa pandemi Covid - 19 ini, rumah tidak sekedar sebagai tempat tinggal, tapi berfungsi juga sebagai tempat bekerja, sekolah, bermain, ibadah, bahkan sebagai rumah sakit seperti untuk isolasi mandiri," terangnya.
Pemerintah bersama stakeholder bidang perumahan, katanya, siap berkolaborasi untuk menyediakan rumah yang layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan sektor properti dan konstruksi perumahan dari sisi supply melalui Program Sejuta Rumah (PSR) yang merupakan program kolaborasi dengan semua stakeholder perumahan.
"Pemerintah mengharapkan dukungan dari semua stakeholder, terutama para pelaku pembangunan yang tergabung dalam APERSI untuk bersama-sama berkolaborasi melaksanakan pembangunan perumahan demi menyongsong masa depan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera," harapnya.
Sementara itu, Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menerangkan siap mendukung pemerintah dalam penyediaan rumah bagi MBR. Di usia 24 tahun ini, dirinya juga mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam asosiasi APERSI untuk bangkit dan maju pasca pandemi.
"Kami akan terus membangun rumah bagi MBR supaya pengembang di Indonesia bisa bangkit dan maju pasca pandemi," katanya.