SEPUTAR CIBUBUR -
RKUHP yang disahkan baru-baru ini menuai perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat.
Diantaranya adalah polemik yang dipertanyakan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di akun Instagramnya. Hotman Paris yang kerap disapa Bang Hotman mempertanyakan logika hukum dari RKUHP yang disahkan ini. Disini aturan yang diangkat adalah Pasal 100 dari RKUHP yang baru tersebut.
Adapun Pasal 100 RKUHP ini berisi :
Pasal 100
(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10
(sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
a.rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
atau
b.peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari
setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat
diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden
setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
(5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
(6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada
harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah
Jaksa Agung.
Menurut Hotman Paris pasal ini sangat rawan penyalahgunaan. Siapa yang menentukan kelakukan seseorang berkelakuan baik di penjara adalah kepala Lapas.
Menurut Hotman di IGnya karena itu surat rekomendasi atau surat keterangan kelakuan baik kepala Lapas akan menjadi surat yang paling mahal di dunia, karena seseorang yang terancam hukuman mati akan membayar berapapun atau melakukan apapun untuk menghindari hal tersebut.
Bahkan Hotman berseloroh kalau dia berencana mau melamar untuk menjadi kepala Lapas. Kepala Lapas penjara akan menjadi jabatan prestigius dan bergengsi karena jadi rebutan banyak orang sebab punya kekuasaan yang berlebihan.
Ia juga menyinggung mengenai tahanan kasus korupsi yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan juga bisa bebas jika mendapat surat rekomendasi kepala Lapas.
Hotman memastikan yang membuat aturan UU ini bukan praktisi hukum yang ahli tapi hanya dosen saja. Saat ini pasal-pasal dalam KUHP yang baru disahkan ini memang masih menjadi perdebatan dan sorotan dari masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri.***