SEPUTAR CIBUBUR-Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku partainya sudah mengumumkan nama calon presiden untuk Pemilu 2024 secara resmi.
Bahkan, pengumuman capres dari Golkar sudah diumumkan sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin.
“(Soal nama capres) Kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” tutur Airlangga saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Sabtu 21 Januari 2023.
Baca Juga: Masuki Tahun Kedua, Kasus Pembunuhan Subang Jalan di Tempat
Diketahui, Munas 2019 Partai Golkar sudah memutuskan untuk mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024.
Bahkan Keputusan munas ini diperkuat hasil keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) hingga rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas 2019.
Airlangga menegaskan, untuk urusan capres dari Golkar sudah final, karena Munas menjadi keputusan tertinggi partai berlambang pohon beringin.
Baca Juga: Romo atau Pastur Ikut Lantunkan Yalal Wathon di Pondok Pesantren di Malang
Airlangga mengatakan, Golkar tengah memerjuangkan sistem pemilu yang tetap memberikan kedaulatan kepada rakyat, melalui proporsional terbuka.
Menurut Airlangga, ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat kepada pimpinan partai melalui sistem proporsional tertutup. Upaya ini dilakukan melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Golkar telah menginisiasi pernyataan sikap penolakan sistem proporsional tertutup yang dilakukan delapan partai awal tahun ini.
Baca Juga: Minyakita Langka, Ini Saran Faisal Basri untuk Pemerintah
“Jangan lupa Golkar rajanya pilihan tertutup. Kita berpengalaman menangani berbagai pemilu dengan pemilihan tertutup di era Orde Baru bahkan di era reformasi di tahun 2004 Golkar juaranya. Tetapi Golkar ingin menjaga demokrasi,” tegas Airlangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, Golkar ingin konsisten memberi kedaulatan tetap di tangan rakyat.
Ia mengaku, mayoritas partai sudah sepakat tidak mengubah Undang-Undang tentang Pemilu tahun ini.
Baca Juga: Catat, Food Estate Jokowi Ternyata Picu Deforestasi
Hal ini dilakukan agar tetap menjaga regulasi yang digunakan sebagai dasar Pemilu 2024 tetap sama dan tak diubah tiap tahun.
“Jadi kita sudah ada komitmen antarpartai politik tidak setiap tahun, aturan pemilu diubah-ubah. Jadi tentu ini kita harus dijalankan secara konsisten apalagi kalau istilah di sepak bola peluit sudah dibunyikan," tegas Airlangga.
Sebelumnya, delapan partai yang duduk di Parlemen Senayan, kecuali PDIP menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024.
Saat ini, beberapa pihak tengah mengajukan gugatan uji materi terkait sistem proporsional terbuka ini ke MK.***