SEPUTAR CIBUBUR-Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menegaskan tidak ada larangan bagi pejabat untuk punya aset atau harta kekayaan dalam jumlah besar, asalkan profilnya sesuai.
Namun demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir, harta pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp56 miliar, tidak sesuai dengan profil kekayaannya.
“Aset Jumbo tidak dilarang.Kalau lihat di announcement banyak yang jumbo, yang jadi masalah kan profilnya enggak match. Jadi jangan jumbo ini kementerian, kalau profilnya match enggak apa-apa. Misalnya bapak-nya sultan, warisannya gede gitu, ada juga pejabat yang begitu,” kata Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis 23 Februari 2023.
Baca Juga: DPR Senggol Sri Mulyani Soal Kinerja dan Moral Pegawainya
Pahala mengaku pihaknya belum memeriksa lebih detail soal harta kekayaan Rafael, namun demikian, Pahala memperkirakan harta kekayaan dan aset Rafael tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon III.
“Jadi komentar saya untuk Rp50 miliar ya kalau gede enggak gede, enggak penting, tapi yang penting profilnya sementara ini belum nyambung,” tutur Pahala.
Pahala mengatakan Tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK sudah bergerak untuk memeriksa seluruh harta kekayaan Rafael.
Baca Juga: Ini Komentar Sri Mulyani Soal Aset Gemuk Rp56 Miliar Rafael Alun Trisambodo
KPK juga akan segera mengundang Rafael untuk memberikan klarifikasi, namun tidak menjelaskan kapan klarifikasi akan dilaksanakan.
Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satrio, menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap anak pengurus pusat GP Ansor.
Rafael pun akhirnya buka suara dengan menyampaikan permintaan maaf lewat video kepada berbagai pihak yang menjadi korban tindakan Mario Dandy Satrio.
Publik juga kemudian menyoroti gaya hidup mewah Mario yang kerap pamer kemewahan di media sosial seperti Jeep Rubicon dan Motor Harley Davidson.***