SEPUTAR CIBUBUR - Pemerintah dikabarkan tidak akan membayar tuntutan dari peretas sistem Pusat Data Nasional (PDN). Peretas PDN meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan mereka uang sebesar 8 juta dolar Amerika apabila ingin PDN kembali normal.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi permintaan peretas PDN yang meminta 8 juta dolar Amerika itu.
"(Pemerintah) tidak akan (memenuhi tuntutan peretas)," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Baca juga: Kadiv Propam Polri Ancam Akan Pecat Siapapun Anggota Polri yang Terlibat Judi Online
Di tengah peretasan yang menimpa PDN, Budi dengan tegas membantah sistem PDN mengalami pelemahan.
Tidak berhenti disitu, Budi juga enggan membeberkan pihak mana yang meretas PDN tersebut. Ia mengaku bahwa pihaknya kini tengah menangani dampak dari peretasan yang menimpa PDN.
"Kita evaluasi. Ini sebentar lagi kita umumkan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lagi evaluasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan forensik," jelasnya.
Baca juga: Terganggunya Sistem PDN Pertaruhkan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah
"(Pemulihannya) tunggu saja, lagi di ini (dilakukan). Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi," lanjutnya.
Kendati demikian, Budi menjelaskan bahwa data masyarakat masih aman meski mengalami peretasan. Peretasan itu dilakukan dengan menggunakan virus.
"Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo. Saya tinggal karena saya harus kesini. Ini serangan virus lockbit 302," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Iya (minta tebusan) menurut tim 8 juta dollar," lanjutnya.***