Network
SEPUTAR CIBUBUR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganulir status Kepegawaian 51 pegawainya yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), ternyata masih tetap dapat bekerja hingga 1 November 2021.
Pernyataan sikap KPK yang ditunggu-tunggu masyarakat luas terkait konflik internal lembaga antirasuah itu mengalami perkembangan setelah dilakukan Rapat Koordinasi, antara seluruh pimpinan KPK yang diselenggarakan di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Rakor Koordinasi antar instansi itu berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengkritik keputusan pimpinan KPK yang tidak mempekerjakan lagi para pegawai yang tidak lolos TWK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan.
Dalam Rakor dihadiri para petinggi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dalam pertemuan itu hadir pula pihak asesor dalam TWK tersebut
Baca Juga: Saksikan di Link Berikut, Fenomena Gerhana Bulan Super Blood Moon
"Karena status pegawainya nanti sampai dengan 1 November, tadi sudah disampaikan termasuk yang tidak memenuhi syarat mereka tetap menjadi pegawai KPK. Bagaimana mereka, apakah tetap ke kantor yang namanya pegawai harus ke kantor," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.
Namun, ia mengatakan pengawasan pekerjaan terhadap 51 pegawai tersebut akan diperketat."Tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan setiap hari dia harus melaporkan kepada atasan langsungnya, itu saja. Jadi, aspek pengawasannya yang diperketat jadi pegawai tetap masuk kantor bekerja seperti biasa tetapi dalam pelaksanaan tugas harian dia harus menyampaikan kepada atasan langsungnya, saya kira itu," ujar Alex.
Baca Juga: Biaya Operasional Dipangkas, Krakatau Steel Kantongi Laba Bersih
