Network
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni dan berkualitas. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah untuk mendorong penyediaan hunian sekaligus memberikan pelayanan terkait hunian yang baik kepada masyarakat.
“Masih ada rakyat Indonesia yang membutuhkan rumah yang layak huni. Jangan lupa bahwa mereka merupakan bagian dari perhatian pemerintah untuk menyediakan penyediaan perumahan,” ujar Menteri PUPR saat memberikan sambutan pengarahan pada Puncak Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2021 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (25 Agustus 2021).
Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid baik secara online dan offline tersebut, tampak hadir Direktur Jenderal Perumahan, Khalawi Abdul hamid, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry TZ, Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo, pejabat di lingkungan Kementerian PUPR serta generasi muda (Genmud) Perumahan dan Genmud PUPR.
Baca Juga: Tol Balsam Akan Jadi Tulang Punggung Pengembangan Ekonomi Kalimantan Timur
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Seksi 1 dan Seksi 5, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Siap Beroperasi Penuh
Pada bulan Agustus tahun ini pemerintah memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) agar seluruh stakeholder perumahan kembali ingat akan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) dilaksanakan setiap tanggal 25 Agustus.
Adapun tema yang diangkat pada peringatan Hapernas tahun 2021 adalah Padat Karya Perumahan Pulihkan Ekonomi Rakyat. Generasi Muda (Genmud) PUPR pun diminta untuk lebih aktif dalam pelaksanaan program perumahan sehingga ada inovasi dan terobosan dalam pembangunan perumahan Indonesia di masa mendatang.
Menurut Menteri PUPR, adanya pandemi Covid-19 tahun ini membuat masyarakat lebih banyak melakukan aktifitasnya dari rumah. Hal tersebut dilakukan agar mereka bisa terhindar dari paparan virus tersebut.
Meskipun demikian, bangsa Indonesia juga diingatkan bahwa masih ada bagian dari rakyat yang masih tinggal di hunian yang tidak layak huni sehingga memerlukan intervensi dari pemerintah melalui penyaluran pembangunan dengan APBN.
