Network
SEPUTAR CIBUBUR — Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas Provinsi Maluku 2021, di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Ambon, Maluku, Rabu (13 Oktober 2021). Rapat dihadiri oleh Guberrnur Maluku Murad Ismail dan para Bupati dari 5 kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan ekstrem di tahun 2021, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.
Mengawali pertemuan, Wapres menyampaikan bahwa rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem yang telah dilaksanakan pada 28 September lalu.
Baca Juga: Wapres : Diperlukan konvergensi program penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
“Rapat ini juga merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Saya ke tujuh provinsi prioritas tahun 2021 yang sudah dimulai sejak akhir September lalu di Bandung Jawa Barat, Surabaya Jawa Timur, dan Semarang Jawa Tengah,” ucap Wapres membuka pertemuan.
Lebih jauh Wapres menjelaskan, bahwa program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang harus diselesaikan pada akhir 2024 ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Adapun wilayah yang diprioritaskan mencakup tujuh provinsi, salah satunya Maluku.
Terkait pemilihan 5 kabupaten prioritas di Maluku serta seluruh 35 Kabupaten prioritas secara nasional pada 2021 ini, menurut Wapres, didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut sesuai data BPS yang dihasilkan melalui SUSENAS Maret 2020. Selain itu, ukuran tingkat kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, yang lebih rendah dibandingkan ukuran tingkat kemiskinan secara umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 US dollar PPP per kapita per hari.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut, Wapres mengungkapkan, anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan jumlahnya cukup besar yakni mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Namun, program-program tersebut belum dapat diterima secara optimal oleh masyarakat miskin. Untuk itu ia menekankan, diperlukan konvergensi program yang diinisiasi oleh K/L dan pemerintah daerah, karena hal tersebut merupakan kunci penanggulangan kemiskinan ekstrem.
