Network
SEPUTAR CIBUBUR – Kasus dugaan bisnis PCR (Polymerase Chain Reaction) Menko Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus bergulir, apalagi setelah Luhut menyatakan perusahaannya siap diaudit dalam pengadaan tes PCR.
Hal tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono dan kawan-kawan yang belum lama ini menyelenggarakan konferensi pers.
Menurut Ferry, tudingan yang dialamatkan pada Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir telah membuka mata masyarakat tentang ada penyalahgunaan kekuasaan olel pejabat negara.
Baca Juga: Alasan Pemberlakuan Aturan Tes PCR Naik Pesawat, Luhut: Jangan Semua Kelihatan Bagus Langsung Bebas
Ferry pun mempertanyakan, jika dalam kasus tes PCR ini saja ada pejabat yang nekat berbisnis yang untungnya terungkap dan ramai dibicarakan masyarakat, lalu bagaimana dengan masalah yang tidak diketahui masyarakat luas.
Politisi Partai Gerinda ini pun mencontohkan dengan perpanjangan Undang-Undang Minerba, polemik Kartu Prakerja, kemudian Omnibus Law, dan lainnya yang tidak banyak rakyat tahu.
"Sekarang kita bayangin untuk kasus PCR yang semua orang terlibat tahu, dicolok hidungnya mulutnya segala macam harganya mereka bayar mahal segala macam," katanya dalam YouTube Refly Harun pada Selasa, 30 November 2021.
Baca Juga: Dituduh Berbisnis Tes PCR, Luhut Binsar Pandjaitan Tantang Mengaudit Dirinya
Menurut Ferry Juliantono ini adalah masalah besar terkait penyalahgunaan kekuasaan dan abuse of power, dan permasalahan ini muncul karena adanya sikap jumawa kekuasaan.
