Network
SEPUTAR CIBUBUR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto meminta seluruh jajaran agar metindaklanjuti tiga arahan Presiden Joko Widodo.
Di antaranya percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta pemberantasan mafia tanah, dan dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hadi mengatakan, untuk mewujudkan tugas tersebut dengan cepat, maka perlu dilakukan dua transformasi besar. Pertama, transformasi manajemen sumber daya manusia (SDM) termasuk di dalamnya sistem rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi dan demosi.
Bukan karena kedekatan dan pendekatan, tapi melalui sistem meritokrasi dan penilaian kinerja yang obyektif, terukur, dan transparan.
"Dengan sistem meritokrasi ini, orang-orang terbaik sajalah yang akan diangkat menjadi Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) dan Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) serta posisi strategis di kementerian," kata Hadi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2022.
Transformasi besar yang kedua, lanjutnya, yaitu harus ada transformasi digital mulai dari sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database. Menurutnya hal-hal tersebut harus segera didigitalisasi.
Baca Juga: Hadi Tjahjanto Tegaskan Regulasi Bank Tanah untuk Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
"Dengan transformasi digital, harapan Pak Jokowi akan layanan masyarakat yang transparan, murah, cepat, efektif, dan efisien akan terwujud," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
