Network
SEPUTAR CIBUBUR - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) masih memproses pengajuan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kata Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta, Jumat.
"Sedang kami kaji (berkasnya)," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, Selasa 6 September 2022, sejumlah pengurus PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham.
Baca Juga: Anggawira: Pelaku Usaha Sumbar Harus Manfaatkan Marawa Digital Fest 2022
Berkas itu diserahkan langsung oleh Muhammad Mardiono dengan didampingi sejumlah elite
pimpinan partai berlambang ka'bah tersebut.
"Akan diproses sesuai aturan," tambah Yasonna.
Mukernas PPP, yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia, digelar di
Serang, Banten, pada Minggu 4 September 2022.
Hasil Mukernas tersebut memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP PPP dan digantikan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketum DPP PPP.
Pemberhentian Suharso sebagai Ketua Umum DPP PPP itu merupakan buntut dari pernyataannya soal "amplop kiai" yang disampaikan dalam acara pembekalan kader PPP oleh KPK pada pertengahan Agustus lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani, yang ikut mendampingi
Mardiono, mengatakan berkas kepengurusan baru yang diserahkan ke Kemenkumham hanya
terkait perubahan jabatan ketua umum.
Baca Juga: Tata Cara Pencairan BSU Pekerja Bagi 14 Juta Orang, Masing-masing Rp600 Ribu
Suharso Monoarfa, yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menolak hasil Mukernas tersebut dan
menegaskan bahwa dia masih menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP berdasarkan ketentuan AD/ART partai.
Suharso mengatakan dirinya sebagai ketua umum selalu bekerja keras dalam menyatukan setiap unsur partai, mengikuti semua ketentuan, dan mengajak semua pihak berpolitik dengan baik dan benar.***
