Network
SEPUTAR CIBUBUR- Tim Asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Malarang mengatakan, kebijakan kontrol harga (price control) dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng.
Menurut Rizal Malarang yang dihadirkan sebagai saksi a de charge, minyak goreng tidak bisa disamakan dengan bahan bakar minyak (BBM).
“Hal ini lantaran distribusi BBM terpusat di PT Pertamina (Persero),” kata Rizal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, Rabu 7 Desember 2022.
Baca Juga: Robert dan Michael Hartono Masih jadi Orang Terkaya di Indonesia
Saat itu, klaim Rizal, pemerintah berhasil mengontrol harga di pasaran. Tapi, penanganan masalah minyak goreng tidak bisa disamakan dengan BBM. Sebab, distribusi BBM terpusat di PT Pertamina (Persero).
"Perbedaan terbesarnya adalah, kalau BBM kita bisa relatif gampang kontrol distribusi karena ada Pertamina, tunggal yang mengontrol. Kalau di migor kan tidak ada Pertaminanya. Susah, apalagi kalau kita melakukan kontrol harga yang tidak tepat, menurunkan harga tertinggi, jauh di bawah harga produksi tanpa penguasaan ekosistem distribusinya, kata Rizal.
Rizal mengatakan kebijakan kontrol harga bisa efektif apabila terdapat ekosistem yang memadai. Hanya saja, belum ada ekosistem yang baik dalam penerapan kebijakan kontrol harga minyak goreng di Indonesia.
"Yang saya lihat di migor, tidak ada ekosistem yang dipersiapkan demgan baik, sehingga price control yang ditetapkan yang dibawah harga produksi yang normal, membuat kelangkaan sebagai sebuah theoritical possibility yang nyata," katanya.
Sementara itu, saksi Ahli Birokrat dan Ekonom Lukita Tuwo menjelaskan, kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang tidak disertai dengan ekosistem memadai.
