Network
SEPUTARCIBUBUR- Penyanderaan Pilot Susi Air oleh Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua yang telah memasuki hari ke delapan membuat Pemerintah menyampaikan pernyataan sikap.
Dikutip seputarcibubur.com dari Instagram pribadi Menko Polhukam @mohmahfudmd pada Rabu 15 Februari 2023, Mahfud MD menyampaikan penjelasan dan sikap Pemerintah terkait dengan kasus tersebut.
“Saya Menko Polhukam Republik Indonesia ingin menyampaikan tentang penjelasan dan sikap Pemerintah terkait dengan tragedi atau peristiwa Susi Air yang sampai hari ini masih terjadi penyanderaan oleh sekelompok orang Kelompok Kekerasan Bersenjata di Papua (KKB) yang masih menyandera kapten pilot Philip Mark Mehrtens yang belum dilepas.”
Oleh sebab itu maka Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera.
- Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan sandera Philip Mark Mehrtens.
Menurut Mahfud MD penyanderaan warga sipil dengan alasan apapun tidak dapat diterima.
Oleh sebab itu upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera tetapi Pemerintah tidak menutup upaya lain.
Selain itu Mahfud MD juga menyampaikan Pemerintah ingin menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI baik menurut konstitusi Repubik Indonesia maupun menurut Hukum Internasional maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung.
“Oleh sebab itu karena Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dari berbagai aspek maka Papua seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI.” kata Mahfud MD.
Pada bagian akhir pernyataannya Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, POLRI, TNI, BIN dan lain-lain yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian dalam menangani masalah ini.
