Network
SEPUTAR CIBUBUR – Guna memberikan catatan awal seputar politik luar negeri Indonesia, Universitas Paramadina menggelar diskusi dengan tema “Catatan Awal Tahun: Menimbang Visi dan Misi Capres dan Evaluasi Tentang Politik Luar Negeri”, Kamis (11/1/2024).
Diskusi yang diselenggarakan secara daring dimoderatori oleh Muhammad Fajar Anandi SIP MGPP ini menghadirkan nara sumber Dr Theo L Sambuaga, Dr Peni Hanggarini -- dosen Program studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Asriana Issa Sofia MA, dan Dr M Riza Widyarsa.
Mengawali diskusi Theo mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu bagian dari ASEAN, yang memiliki kelemahan yakni setiap keputusan harus diambil berdasarkan konsensus. Theo memberi contoh kasus Rohingya, dimana Indonesia dan beberapa negara ASEAN mempunyai prinsip untuk selalu menerima pengungsi Rohingya.
“Dalam kasus Rohingya, ASEAN tidak pernah bisa mengambil keputusan secara konsensus sehingga selama ini kasus mengenai Rohingya menjadi terabaikan,” ujarnya.
Baca Juga: 15 Tahun Pendidikan Antikorupsi Paramadina Tembok Harapan Lawan Budaya Korupsi
Contoh lain yang dipaparkan Theo, mengenai Laut Cina Selatan (LCS) karena adanya klaim antara negara seperti Vietnam, Filiphina, Malaysia, dan China dan Indonesia. “Terakhir China malah mengklaim sebagian ZEE Indonesia sebagai wilayahnya yang ditentang Indonesia dan juga PBB. Karena masalah saling klaim antar negara, keputusan soal LCS tidak bisa diambil kesepakatan bersama,” lanjut Theo.
Dr Peni Hanggarini melihat bahwa diplomasi kebijakan luar negeri Indonesia selama 10 tahun terakhir yang harus diberi apresiasi adalah pencapaian prioritas, penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan WNI, diplomasi kedaulatan, diplomasi Indonesia bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia, serta peningkatan infrastruktur diplomasi.
Peni berharap pada 10 bulan ke depan hendaknya lebih menekankan pada grand strategy diplomasi ekonomi dan grand strategy untuk meningkatkan peran strategis, serta peran strategis diaspora Indonesia. “Tinjauan terhadap Visi Misi para Capres perihal kebijakan luar negeri dan kritik para capres sebenarnya telah disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi bahwa Diplomasi Indonesia tidaklah transaksional atau inward looking dan Indonesia telah berperan penting di tingkat multilateral,” kata Peni.
“Adapun pandangan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang bahwa ada tantangan dari lingkungan eksternal seperti, dampak rivalitas di Indo-Pasifik, dampak potensi perang berlarut, tantangan terhadap sentralitas ASEAN dan Peluang kerja sama organisasi antar kawasan,” tambahnya.
Baca Juga: Paramadina-INDEF Gelar Diskusi Publik Pemikiran Amartya Sen
