Network
Narasumber berikutnya, Asriana Issa Sofia MA melihat isu-isu globalisasi, soft power, nation branding, dan diplomasi publik merupakan masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini. “Soft power sebagai sebuah instrumen sebuah negara bisa memanage proses internasionalnya dengan berhubungan di level dunia, dengan menggunakan soft power. Dengan menggunakan instrument berbeda, yaitu approach diplomasi, international exchange, culture, culinary, dan sports,” kata Asriana.
Pada hard power, Asriana melihat national image atau national branding yakni apa yang secara otomatis menjadi reputasi yang tercetak bagi Indonesia dan bisa ditangkap. “Promosi/advertising tentang profil Indonesia yang harus dilihat oleh negara lain. Di situlah perlunya maksimalisasi soft power di samping hard power” kata Asriana.
Narasumber lainnya, Dr M Riza Widyarsa melihat pengguna internet di Indonesia cukup tinggi, hal tersebut dipengaruhi dengan populasi Indonesia itu sendiri. “Berdasarkan data BSSN tahun 2022, ada 976 juta serangan hacker di Indonesia, dan 14.75% kebocoran data secara sangat signifikan. Beberapa paslon juga membicarakan mengenai serangan cyber yang terjadi di Indonesia,” ujar Riza.
Riza memandang permasalahan yang terjadi adalah SDM yang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah sistem pencegahan keamanan siber, karena data sangat privat dan sensitif. “Memang benar seperti yang dikatakan oleh salah satu paslon bahwa internet yang dimiliki oleh Indonesia harus bagus, cepat dan stabil. Tetapi harus diimbangi dengan SDM yang mumpuni dalam bidangnya,” ungkapnya.
Baca Juga: Gandeng Paramadina, KPK FGD Kembangkan Modul Strategi Kampanye Integritas
Tak hanya permasalahan siber, tetapi ada juga permasalahan keamanan pangan yang dihadapi oleh Indonesia mengutip data BPS kita masih melakukan impor terhadap susu, beras, dan lain sebagainya. “Hal ini yang membuat Indonesia menduduki peringkat ke-63 berdasarkan Global Food Security Indeks berdasarkan data pada tahun 2022. Oleh sebab itu, Indonesia sejak jaman Soeharto, SBY dan Jokowi membuat lumbung pangan atau food estate,” tambahnya.
“Program ketahanan pangan kita, berdampak besar terhadap lingkungan terutama di Kalimantan. Karena membabat hutan lindung sehingga membuat ekosistem menjadi rusak dan bersinggungan dengan tanah adat. Ditambah dengan jenis tanaman yang akan di tanam sehingga berdampak pada kerusakan alam,” tutup Riza. (Lucius GK)
