Network
SEPUTAR CIBUBUR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan adanya tambahan anggaran untuk sektor perumahan tahun 2022.
Tahun 2022, anggaran untuk sektor perumahan yang digelontorkan pemerintah melalui Kementerian PUPR mencapai nilai total Rp 33,2 triliun.
Di tengah pandemi Covid-19, sektor perumahan termasuk yang mampu bertahan mengingat masih tingginya kebutuhan akan hunian.
Baca Juga: Raja KPR Ajak First Home Buyer Jangan Tunda Beli Rumah
“Kami alokasikan dana APBN Rp 5 triliun untuk mendorong pembangunan rumah melalui Direktorat Jenderal Perumahan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2021 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu 25 Agustus 2021.
Anggaran itu, jelas Basuki Hadimuljono, untuk menata dan membangun hunian layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembangunan dan penataan lingkungan hunian bagi MBR itu dikomandoi oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.
“Masih ada rakyat Indonesia yang membutuhkan rumah yang layak huni. Jangan lupa bahwa mereka merupakan bagian dari perhatian pemerintah untuk menyediakan penyediaan perumahan,” jelas Basuki Hadimuljono.
Sementara itu, anggaran sektor perumahan lainnya yang digulirkan pemerintah adalah subsidi bagi MBR berupa kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pembiayaan perumahan itu bekerja sama dengan bank penyalur kredit bersubsidi. “Seperti BTN, BPD, BRI, dan bank swasta nasional lainnya. Kita sudah bekerja sama dengan bank-bank, kedepan juga dengan Tapera,” tutur Basuki Hadimuljono.
