Network
/photo/2020/06/17/1935843581.jpg)
SEPUTAR CIBUBUR -Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor Mulyadi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menetapkan 6 ruas jalan di pusat kota sebagai kawasan bebas ojek online (ojol).
Ruas jalan itu meliputi Jalan Raya Pajajaran, Jalan Otista, Jalan Ir Djuanda, dan Jalan Jalak Harupat.
Ruas jalan yang menjadi kawasan bebas ojol merupakan jalur sistem satu arah (SSA) yang menghubungkan antara Kebun Raya Bogor dengan Istana Kepresidenan Bogor.
Sementara itu, dua ruas jalan lain yang dijadikan sebagai kawasan bebas ojek online adalah Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Paledang yang merupakan jalur utama menuju Stasiun Bogor.
Baca Juga: Daftar Lengkap 8 Titik Ganjil Genap di Puncak Bogor, Bupati : Menuju Puncak Harus Sudah Divaksin
Mulyadi mengatakan, pihaknya empat hari ke depan akan melakukan sosialisasi peraturan tersebut.
"Hingga empat hari ke depan kami akan lakukan sosialisasi sekaligus patroli untuk menjalankan kebijakan ini," kata Mulyadi, Selasa 14 September 2021.
Dengan adanya aturan itu maka para pengemudi atau driver ojek online dilarang untuk mangkal atau berhenti di ruas-ruas jalan tersebut.
Pengecualian hanya berlaku bagi pengemudi yang melakukan aktivitas antar jemput penumpang.
Dia menjelaskan, dasar hukum kebijakan itu berdasarkan Permenhub PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
Baca Juga: Ini Ide 'Kreatif Pasangan Muda-mudi Demi Lolos Liburan ke Puncak Bogor, Jangan Dicontoh
Peraturan tersebut, kata Mulyadi, mengatur pengemudi dan aplikator dalam memberikan pelayanan kepada penumpang, salah satunya adalah pengemudi dilarang mangkal di sembarang tempat.
Mulyadi menjelaskan, kebijakan itu juga mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 21 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian bagi kendaraan roda dua yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Kota Bogor.
Selain itu, Surat keputusan Wali Kota Bogor Nomor 665/KEP.445-DISHUB/2021 tentang pembentukan tim pengawasan pengendalian bagi kendaraan roda dua yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Kota Bogor.
"Juga berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum)," ungkap Mulyadi.
Untuk pengawasannya di lapangan, Dishub Kota Bogor akan rutin melakukan patroli keliling dengan petugas gabungan.
Sanksi yang diberikan kepada pengemudi ojek online yang melanggar aturan tersebut berupa teguran hingga denda.
"Karena pada dasarnya dalam Perda Trantibum sanksinya itu mulai teguran, denda administratif, hingga sanksi sosial," ujar dia.***
